Sama Tapi Beda Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Sama Tapi Beda  Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana


Indonesia merupakan daerah yang sangat indah karena memiliki wilayah paparan benua yang luas yaitu paparan sunda dan paparan sahul, serta memiliki pegunungan lipatan tertinggi di daerah tropika, dan bersalju abadi (Pegunungan Tengah Papua). Selain itu satu-satunya di dunia terdapat laut antar pulau yang sangat dalam yaitu Laut Banda (lebih dari 5.000 meter), dan laut sangat dalam antara dua busur kepulauan yaitu palung Weber (lebih dari 7.000 meter). Dua jalur gunungapi besar dunia juga bertemu di nusantara dan beberapa jalur pegunungan lipatan dunia pun saling bertemu di Indonesia (Amri et al, 2016).

Keindahan alam yang di miliki oleh Indonesia ibarat pisau bermata dua. Hal tersebut karena keindahan alam Indonesia merupakan sumber devisa negara di sektor pariwisata tetapi dibalik keindahan tersebut tersimpan pontesi bencana alam sebagai resiko yang harus dihadapi dan diatasi oleh Indonesia. Dua potensi yang saling berhadapan di Indonesia melahirkan istilah yang disebut paradox of plenty atau paradogs potensi alam Indonesia.

Sederet bukti ilmiah yang ada menjelaskan bahwa penyebab Indonesia rawan mengalami bencana alam karena kondisi geografis Indonesia yang terletak di wilayah  pertemuan lempeng tektonik dan jalur lingkaran bencana, perubahan iklim global, geologis, demografis, dan juga karena ulah manusia (social disease) yang melupakan keseimbangan alam seperti adanya illegal logging (Rijanta et al, 2018). Meskipun dengan adanya sederet bukti ilmiah tetapi masyarakat Indonesia tetap saja memahami bencana sebagai hukuman langit. Hal ini dijelaskan oleh Lindell (2006) dalam bukunya yang berjudul “fundamentals of emergency management”, masyarakat  Indonesia melihat bencana sebagai kehendak tuhan dan bentuk peringatan, cobaan bahkan kutukan, sehingga manusia tidak berhak dan tidak dapat mempersiapkan diri menghadapi bencana. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan konvensional yang menganggap bencana merupakan sifat alam dan terjadinya bencana adalah karena kecelakaan sehingga masyarakat hanya menerima dan pasrah kepada keadaan tampa ada usaha untuk melakukan antisipasi sebelumnya.   

Belajar dari pengalaman panjang masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana alam, maka pemerintah melakukan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana yaitu dengan menempatkan kemandirian masyarakat sebagai kesatuan aktif yang memiliki kemampuan dan keterampilan merespon bencana. Selain itu pemerintah juga menyiapkan masyarakat untuk lebih cerdas dalam menghadapi bencana, mengurangi dampak risiko yang akan dihadapi, serta mengelola pengetahuan menjadi kesadaran kolektif di dalam masyarakat sehingga tahan dan tangguh dalam menghadapi bencana yang menimpa (Khambali, 2017). 

Dalam mengimplementasikan paradigma tersebut dua leading sector dalam penanggulangan bencana yaitu  Kementerian Sosial RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  mengembangkan sebuah konsep baru dalam penanggulangan bencana. Kementerian Sosial RI mengembangkan konsep yang disebut Kampung Siaga Bencana berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana. Sedangkan BNPB membentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/kelurahan Tangguh Bencana.

Kampung Siaga Bencana adalah sebuah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/ tempat untuk program penanggulangan bencana (Kementerian Sosial, 2016). Kampung Siaga Bencana pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (Belanawane, 2015). Kampung Siaga Bencana dibentuk dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat (Kementerian Sosial, 2016).

Sedangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana lahir pada masa bersamaan dengan Kampung Siaga Bencana. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibentuk dengan maksud agar masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan (BNPB, 2015).

Terkait dengan Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana,   Habibullah (2013) dalam tulisnya menjelaskan perbandingan Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana melalui delapan valiabel yaitu: 1) konsep; 2) tujuan; 3) organisasi pelaksana; 4) pelaksana; 5) Mitra organisasi dan pendanaan program; 6) konteks ecological; 7) protokol intervensi dan deliveri layanan; 8) populasi target.

Terkait dengan konsep, apabila dibandingkan konsep desa/ kelurahan tangguh bencana dengan Kampung Siaga Bencana maka terlihat bahwa konsep Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mempunyai konsep yang jelas yaitu mengacu pada defenisi desa sebagai wilayah admistratif. Sedangkan konsep Kampung Siaga Bencana tidak mengacu pada defenisi kampung. Kampung hanya sebatas merek program dan mengacu pada wadah atau kelembagaan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat yang bisa berkedudukan di kecamatan/desa/kelurahan/dusun.

Berdasarkan tujuan, Kampung Siaga Bencana dan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana pada umumnya memiliki tujuan yang sama yaitu suatu upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Namun dalam perumusan tujuan Kampung Siaga Bencana cenderung lebih kompleks dengan memberikan sesuatu yang baru dan upaya mengoptimalkan pada penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Sedangkan pada tujuan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana cenderung sebagai upaya peningkatan program penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Apabila melihat organisasi pelaksana Kampung Siaga Bencana membentuk organisasi pelaksana/ kelembagaan baru yang dinamakan “Kampung Siaga Bencana” sedangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana organisasi pelaksana/ kelembagaan dapat membentuk kelembagaan baru atau memanfaatkan dan mengembangkan kelembagaan yang sudah ada.

Terkait unsur pelaksana Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sama yaitu masyarakat. Namun ada perbedaan pada keterlibatan masyarakat yaitu Kampung Siaga Bencana cenderung yang menjadi pelaksana/pengurus adalah perseorangan yaitu relawan. Sedangkan ada Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dapat perwakilan kelompok relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Mengenai mitra organisasi dan pendanaan program, pada Kampung Siaga Bencana, Kementerian Sosial RI tidak hanya merumuskan dan menetapkan kebijakan, akan tetapi juga memfasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaaan dan pengawasan, koordinasi, menghimpun dan mengkompilasi data Kampung Siaga Bencana hingga tingkat nasional.  Sedangkan pada Desa/Kelurahan Tangguh Bencana tidak diatur kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana jika merujuk pada fungsi BNPB sebagai pembuatan kebijakan dan koordinasi sedangkan pelaksanaan teknis dilaksanakan oleh BPBD.

Terkait pendanaan program, Kampung Siaga Bencana bersumber dari pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan pada Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Alokasi Dana Desa  (APBDes/ADD). Sehingga intervensi pemerintah terhadap Kampung Siaga Bencana lebih banyak dibandingkan dengan desa/kelurahan tangguh bencana.

Terkait konteks ekologikal pada Kampung Siaga Bencana tidak diatur secara khusus akan tetapi hanya disebutkan pada ketentuan umum. Sedangkan pada Desa/Kelurahan Tangguh Bencana konteks ekologikal termasuk salah satu prinsip Desa/Kelurahan Tangguh bencana yaitu mobilisasi sumber daya lokal.

Berhubungaan protokol intervensi dan deliveri layanan, Kampung Siaga Bencana terkesan intervensi pemerintah lebih dominan dibanding komunitas lokal itu sendiri mulai dari fasilitasi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, penyiapan sistem peringatan dini lokal, pembuatan lumbung bencana sebagai kesiapan logistik lokal, simulasi (gladi bencana) dan apel lokal siaga bencana. Sedangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, cenderung memberi pedoman langkah-langkah kegiatan penanggulangan bencana berbasis komunitas tanpa terlalu banyak intervensi dari pemerintah

Target populasi Kampung Siaga Bencana adalah masyarakat yang potensial terkena ancaman dan resiko bencana alam. Sedangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana populasi targetnya adalah masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana dan secara jelas kedudukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah di desa dengan demikian target populasi Desa Tangguh Bencana adalah masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana di tingkat desa/kelurahan.

Apabila delapan valiabel pembanding yang disampaikan oleh Habibullah (2013) dalam tulisannya tersebut disandingkan satu sama lain, maka akan saling melengkapi dengan berputar pada dua fokus, yaitu: 1) mengurangi faktor dan kerentanan bencana; dan 2) meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang keduanya paling tidak secara ideal, direncanakan dan diimplementasikan oleh masyarakat sebagai aktor utama.


 

Oleh :

Aris Tristanto

 

 

Daftar Pustaka

 

Amri, M.R., Yulianti, G., Yunus, R., Wiguna, S., Adi, A.W,  Ichwana, A, N., Randongkir, R.E., & Septian, T.R. (2016). RISIKO BENCANA INDONESIA. Jakarta:  BNPB RI

BNPB. (2015). Panduan Fasilitator Desa Tangguh Bencana. BNPB RI

Belanawane, M. (2015). Kampung Siaga Bencana Sebagai Instrumen Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia: Politik Pembangunan dan Partisipasi Dalam Diskursus Pembangunan Kebencanaan. Puslitbang Kesos, Kementerian Sosial RI. Sosio Konsepsia5(01).

Cahyono, S. A. T. (2020). Eksistensi Kampung Siaga Bencana (KSB) Tunas Bangsa dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial43(3), 237-250.

Habibullah, H. (2013). Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung Siaga Bencana dan Desa/kelurahan Tangguh Bencana. Sosio Informa18(2)

Kementerian Sosial. (2016). Buku Saku Kampung Siaga Bencana (KSB). Jakarta : Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Khambali, I. (2017). Manajemen Penanggulangan Bencana. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Lindell, M. K., Perry, R. W., Prater, C., & Nicholson, W. C. (2006). Fundamentals of emergency management (p. 485). Washington, DC, USA: FEMA.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana

Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/kelurahan Tangguh Bencana.

Rijanta, R., Hizbaron, D. R., & Baiquni, M. (2018). Modal Sosial dalam Manajemen Bencana. Yogyakarta: UGM Press.

 


Bagikan :