Rehabilitasi Korban Penyalahguna Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL

Rehabilitasi Korban Penyalahguna Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL


 

Penggunaan napza tidak hanya berdampak penggunanya, tetapi juga masyarakat sekitar. Joewana (1989) menyatakan bahwa gangguan penggunaan zat memberi dampak yang luas, tidak hanya fisik dan jiwa, namun menimbulkan dampak sosial bagi dirinya sendiri, lingkungan keluarga, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu korban penyalahguna napza, perlu diselamatkan dari jeratan belenggu obat terlarang, agar mereka dapat kembali menjalani hidup dalam keadaan sehat dan produktif.

Terkait hal tersebut, penanganan penyalahguna napza tidak lagi dipenjara, tetapi direhabilitasi sebagai bentuk hukuman, baik yang bersifat sukarela dan mandiri, maupun yang bersifat paksaan (Sanger, 2013). Hal tersebut sebagai langkah baru pemerintah dalam upaya menyelamatkan masyarakat Indonesia dari jeratan napza melalui pendekatan yang lebih humanis.  

Model pendekatan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pada pasal 54 disebutkan bahwa pencandu dan korban penyalahguna napza wajib menjalani rehabilitasi. Dengan demikian, penanganan penyalahguna napza tidak lagi dipenjara, tetapi direhabilitasi sebagai bentuk hukuman, baik yang bersifat sukarela dan mandiri, maupun yang bersifat paksaan (Sanger, 2013). Penanganan ini sejalan dengan diterbitkannya peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan napza ke dalam lembaga rehabilitasi, yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2014 oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional.

Langkah awal agar korban penyalahguna napza mendapat pelayanan rehabilitasi dari pemerintah dengan cara melaporkan diri kepada institusi/lembaga pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Selain itu korban penyalahguna napza juga dapat melakukan wajib lapor pada lembaga rehabilitas sosial yang ditunjuk sebagai IPWL oleh Menteri Sosial.

Wajib lapor, menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh korban penyalahguna napza yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan atau wali dari korban tersebut bagi yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan IPWL menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam implementasi dilapangan, prinsip pelaksanaan wajib lapor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yaitu: 1) Pecandu napza yang datang pada IPWL diperlakukan sebagaimana pasien pada umumnya; 2) Dilakukan assesmen terhadap pecandu napza dengan cara melakukan wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis;  3) Asesmen tersebut bersifat komprehensif, mencakup pengkajian masalah medis, riwayat penggunaan napza (tidak hanya narkotika), riwayat sosial/keluarga, riwayat pekerjaan/dukungan, dan riwayat psikiatris dengan menggunakan formulir asesmen modifikasi Addiction Severity Index yang dikembangkan Mc Lellan et al pada tahun 1981; 4) Karena sifatnya yang komprehensif, proses asesmen dan penyusunan rencana terapi menghabiskan waktu minimal satu jam; 5) Selesai asesmen, dilakukan urinalisis, konseling adiksi Napza dan psikofarmakoterapi (bila perlu); 6) Semua proses penerimaan wajib lapor di atas ditanggung oleh APBN; dan 7) Terapi lanjutan (rehabilitasi) merupakan hal yang ditanggung oleh pasien sendiri, kecuali mereka yang memiliki kartu jaminan kesehatan (BPJS kesehatan) atau jaminan sosial lain yang berlaku di daerah setempat.

Setelah korban penyalahguna napza melaporkan diri pada IPWL, maka korban penyalahguna napza wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar korban penyalahguna napza dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Tristanto et al, 2020)

Kegiatan rehabilitasi medis korban penyalahguna napza di IPWL umumnya meliputi tiga program. Pertama rawat inap awal yaitu menjalani rehabilitasi rawat inap selama sekurangnya tiga bulan. Kedua, program lanjutan yang terdiri dari rawat inap lanjutan dan program rawat jalan. Penentuan korban penyalahguna napza masuk program lanjutan yang mana akan tergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan. Program rawat inap lanjutan diberikan pada korban penyalahguna napza dengan salah satu atau lebih kondisi: 1) pola penggunaan ketergantungan; 2) belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, 3) mengalami komplikasi fisik dan/atau psikiatrik, ataupup psikiatrik; dan 4) pernah memiliki riwayat terapi rehabilitas beberapa kali sebelumnya.

Sedangakan rawat jalan diberikan kepada korban penyalahguna napza dengan salah satu atau lebih kondisi: 1) memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional; 2) zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin; 3) zat utama yang digunakan adalah opioida, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya; 4) berusia di bawah 18 tahun dan tidak mengalami komplikasi fisik ataupun psikiatrik; 5) korban penyalahguna napza yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol dengan frekuensi setidaknya dua kali seminggu. Ketiga,  program pasca-rawat yaitu, korban penyalahguna napza dinyatakan telah pulih dari ketergantungannya dan dapat melanjutkan ke rehabilitasi sosial.

Tahap rehabilitasi sosial mulai dari pendekatan awal, penerimaan dan pengasramaan, assessment, pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi, resosialisasi, penyaluran, bantuan pengembangan usaha, evaluasi, dan terminasi. Apabila disejajarkan/dipadukan dengan tahapan rehabilitasi menurut Soetomo, maka menurut  Murdiyanto et al, (2015) tahap identifikasi mencakup tahap pendekatan awal, penerimaan, dan pengasramaan. Tahap diagnosis mencakup assessment, dan tahap treatment mencakup bimbingan sosial, resosialisasi, penyaluran, dan terminasi.

Saat korban penyalahguna memperoleh layanan rehabilitasi sosial, mereka akan menjalani beberapa program misalnya pendidikan agama, pendidikan umum, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan rekreasi. Selain itu, mereka juga memperoleh program psikoterapi kelompok dan psikoterapi perorangan.

Pada saat menjalankan rehabilitasi sosial di IPWL korban penyalahguna napza akan didampingi oleh pekerja sosial. dalam membantu korban penyalahguna napza, pekerja sosial menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang ada seperti  therapeutic community, metode 12 langkah ataupun narcotics anonymous. Saat mengimplementasikan metode ataupun pendekatan tersebut pekerja sosial dapat mengabungkan satu metode dengan metode lain sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga dapat membantu penyalahguna untuk berfungsi sosial kembali (Tristanto et al 2020).

Keberadaan pekerja sosial bagi korban penyalahguna napza sangatlah penting karena pekerja sosial berperanan dalam upaya rehabilitasi, pencegahan maupun dalam rangka untuk membantu korban penyalahguna napza menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi sehingga korban penyalahguna napza dapat berfungsi sosial sebagaimana mestinya. Hal tersebut sesuai dengan fokus profesi pekerjaan sosial yaitu untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu dalam suatu masyarakat.


)

Oleh Aris Tristanto

 

Daftar Pustaka

 

Joewena, S.  (1989). Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lainnya, Jakarta : PT Gramedi

Murdiyanto., Udiati, T., Andari, S., Salmah, S., Warto., Wirnarni, D., Chulaifah., & Probosiwi, R. (2015) Rumah Aman Bagi Eks Pengguna Napza “ Pengkajian Kesiapan IPWL dalam menangani korban Napza”. Yogyakarta: B2P3KS PRESS

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Sanger, E.C. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda. Lex Crimen, II/No. 5(4), 114-121.

Tristanto, A., Marbun, J., & Ismudiyati, Y. S. (2019). Penguatan Kelompok Bantu Diri Anak Jalanan Korban Penyalahguna Napza Di Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial1(2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

 

 


Bagikan :