Perlunya Recovery Masyakarat Korban Bencana Alam yang Terjadi di Beberapa Wilayah Indonesia

Perlunya Recovery Masyakarat Korban Bencana Alam yang Terjadi di Beberapa Wilayah Indonesia



 

Memasuki tahun 2021, masih ingat dibenak kita kejadian Bencana Alam yang menimpa beberapa wilayah di Indonesia. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan sanak keluarganya, harta benda bahkan menimbulkan perasaan trauma sampai sekarang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 136 bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 1-16 Januari 2021. Dari sekian banyak bencana alam itu, sudah merenggut banyak korban dan kerugian harta benda. Bencana dan musibah tersebut datang silih berganti serta menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Didahului dengan tanah longsor di Sumedang Jawa Barat, disusul banjir di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Sulawesi Barat, Gunung Semeru erupsi di Jawa Timur, hingga banjir di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.

 

Bencana Gempa bumi yang melanda saudara kita di wilayah Sulawesi Barat seperti Mamuju, Majene, Manado, dan wilayah sekitarnya yang menimbulkan kerugian sebesar Rp 206.415.588.200. Kerugian Kabupaten Mamuju Rp 120,3 miliar, sedangkan di Majene Rp86 miliar. Sementara itu, jumlah korban jiwa dari gempa berkekuatan magnitudo 6,2 di Kabupaten Mamuju dan Majene sebanyak 105 orang. Dengan rincian, 95 orang ditemukan Mamuju dan 10 orang di Majene. Sementara itu, 3.369 orang luka-luka. 426 orang luka berat, 240 orang luka sedang, dan 2.703 orang luka ringan. Sebnayk 15 orang mengungsi di Mamuju dan 5 ribu orang di majene

 

Tidak hanya Gempa di Sulawesi Barat, kejadian bencana banjir dan longsor juga melanda wilayah Indonesia. Wilayah Kalimantan Selatan dari 13 kabupaten/Kota 11 Kabupaten/Kota mengalami banjir Bandang pada tanggal 14 Januari 20210 karena intensitas hujan yang tinggi. Banyak perumahan warga yang terendam dan mengaharuskan warga tinggal di pengungsian. Pada 9 Januari 2021, bencana longsor terjadi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Longsoran dengan ketinggian 20 meter dan panjang 40 meter itu mengakibatkan 14 unit rumah warga tertimbun dan menelan korban jiwa sebanyak 40 orang. Kejadian banjir juga terjadi di wilayah Halmahera Utara dan Maluku Utara.

 

Pada Sabtu 16 Januari 201, terjadi juga bencana gunung meletus di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Letusan Gunung Semeru ini mengakibatkan sejumlah daerah mengalami hujan abu vulkanik sebagai dampak letusan. Walau status Gunung Semeru kini masih berada di level II atau waspada, Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM Hendra Gunawan mengatakan, masyarakat harus mewaspadai ancaman bahaya awan panas dan guguran batuan dari kubah/ujung lidah lava ke sektor tenggara dan selatan dari puncak

 

Dalam menanggulangi dampak dan resiko bencana pemerintah telah memiliki beberapa prosedur penanganan bencana yang melibatkan beberapa instansi terkait seperti BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, TNI, dan para relawan dari berbagai unsur. Kegiatan penangan bencana kemudian di bagi menjadi tiga meliputi :

1.    Pra Bencana

Kegiatan Pra bencana dimaksudkan dalam usaha pencegahan dan pengurangan resiko dan dampak bencana. Kegiatan ini dilakukan melalui pencegahan dan mitigasi bencana

2.    Tanggap Darurat Bencana

Tanggap darurat dilakukan ketika memasuki hari terjadinya bencana. Tanggap Darurat Ini dimaksudkan memberikan pertolongan pertama serta memenuhi kebutuhan dasar hidup pertama bagi para penyitas yang terkena dampak bencana. Kegiatan Tanggap Darurat meliputi; pencarian dan evakuasi korban, pendirian posko pengungsian, dapur umum, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan dukungan psikososial dan lain-lain

3.    Pasca Bencana

Pasca Bencana dilakukan ketika masa tanggap darurat telah dinyatakan behanti. Kegiatan pasca bencana meliputi Rekonstruksi dan rehabilitasi sosial.

 

Kegiatan recovery masyarakat korban bencana menjadi sangat penting dilakukan sebagai salah satu tahapan yang harus dipenuhi oleh pemerintah pada tahapan pasca bencana. Masa pemulihan ini dilakukan agar masyarakat siap kembali menjalani aktifitas-aktifitas normal seperti biasanya. Kegiatan- kegiatan yang dilakukan pasca bencana tercantum di dalam Peraturan Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

 

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan sebagai perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Rehabilitasi sosial dilakukan dalam bentuk:

 

1.    Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan. Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.

 

2.    Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum

Perbaikan prasarana dan sarana umum merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum mencakup: (a) perbaikan infrastuktur dan (b) fasilitas sosial dan fasilitas umum. 8. Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum memenuhi ketentuan mengenai: (a) persyaratan keselamatan; (b) persyaratan sistem sanitasi; (c) persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan (d) persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.

 

3.    Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali. Pemberian bantuan dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami. Bantuan diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD. Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

4.    Pemulihan Sosial Psikologis

Pemulihan sosial psikologis ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana. Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa: (a) bantuan konseling dan konsultasi; (b) pendampingan; (c) pelatihan; dan (d) kegiatan psikososial. Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan psikologis masyarakat dari rasa trauma kehilangan, stress, dan rasa takut yang berlebihan.

 

5.    Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat melalui pemulihan sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: (a) membantu perawatan lanjut korban bencana yang sakit dan mengalami luka; (b) menyediakan obat-obatan; (c) menyediakan peralatan kesehatan; (d) menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan (e) memfungsikan kembali sistem pelayanan kesehatan termasuk sistem rujukan

 

6.    Rekonsiliasi

Rekonsiliasi ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat. Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan

 

7.    Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya: (a) mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana; (b) meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan (c) mengkoordinasi instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

 

8.    Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pemulihan fungsi pemerintahan ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya: (a) mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya; (b) penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan; (c) konsolidasi para petugas pemerintahan; (d) pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan (e) pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

 

9.    Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pemulihan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya-upaya : (a) rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik; (b) mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan (c) pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

 

Sumber :

www. Bnpb.go.id

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana no 11 tahun 2008


Oleh : Ferdiyan Pratama


Bagikan :