Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan

Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan


    

Kelompok minoritas dimanapun berada sangat dekat dengan perlakuan diskriminatif. Tindakan diskriminatif baik berupa perkataan maupun perbuatan. Salah satu bagian dari kelompok minoritas yang ada adalah kelompok penyandang disabilitas. Istilah “Penyandang Disabilitas” mulai dikenal ketika UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya akan disebut sebagai UU Penyandang Disabilitas) diundangkan pada 15 April 2016. Istilah Penyandang Disabilitas ini menggantikan istilah penyandang cacat yang digunakan dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya. Paradigma kelompok konservatif berpendapat bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung dan harus dipandang sebagai suatu ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi kaum minoritas tersebut. Pendekatan sosial seringkali ditempuh sebagai jalur utama, namun pada kenyataannya, pendekatan sosial bukan menjadi jalan utama untuk merangkul para Penyandang Disabilitas.

Pemerintah berkewajiban untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, Pasal 1 ayat 2, bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011: Kewajiban Negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap Negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas,baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Pengakuan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada para penyandang disabilitas mengandung implikasi yang penting bagi kelangsungan hidup individu-individu dalam kelompok ini, terutama yang berkaitan dengan pembentukan identitas sosial dari penyandang disabilitas itu sendiri.  Para penyandang disabilitas tidak mesti lagi terus-terusan terjebak dalam suasana duka yang berkepanjangan. Pengakuan atas hak penyandang disabilitas adalah sumber daya penting yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan moral dari para penyandang disabilitas sehingga meningkatkan peluang keberhasilan mereka untuk menjalani kehidupan pribadi dan sosial yang bermakna. Universalitas dari hak bagi penyandang disabilitas ditengarai bersumber dari kesadaran bahwa disabilitas adalah satu kondisi yang pasti atau pernah dialami oleh setiap orang seiring dengan bertambahnya usia, atau karena sebab-sebab lain. Tidak hanya penting sebagai landasan moral, universalitas tersebut juga penting sebagai pijakan untuk membangun lingkungan fisik dan sosial yang inklusif dalam mengakomodir beragamnya kebutuhan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Bagaimanapun juga, para penyandang disabilitas telah lama menjadi objek diskriminasi yang merugikan mereka. Diskriminasi bagi para penyandang disabilitas terjadi hampir pada semua aspek kehidupan, terutama pada bidang pendidikan dan bidang lapangan kerja. Di bidang pendidikan, penyandang disabilitas cenderung terkucilkan karena dianggap kurang memiliki potensi untuk berkembang selayaknya individu-individu lain. Perbedaan anatomi dan fungsi organ terutama sekali menyebabkan para penyandang disabilitas tersisih dari sektor pendidikan. Bentuk-bentuk bangunan serta sikap kelompok dominan yang tidak bersahabat bagi penyandang disabilitas dapat dianggap sebagai wujud dari kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok ini.

Tingkat pendidikan yang rendah serta keterampilan yang tidak memadai, ketika dihadapkan dengan tuntutan dunia usaha yang kian kompetitif dari waktu ke waktu, menyeret para penyandang disabilitas menuju kemiskinan. Penyandang disabilitas cenderung tidak diterima bekerja serta sulit untuk menciptakan usaha-usaha yang produktif. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, problem ini semakin jelas teramati. Selain bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak, penyandang disabilitas di negara-negara berkembang dituntut untuk bersaing dengan para pengangguran lain yang tidak menyandang disabilitas. Dalam iklim persaingan yang tidak sepadan tersebut, mudah diduga, para penyandang disabilitas biasanya keluar sebagai pihak yang terpinggirkan.

Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan Tahun 2017 hanya sekitar 1,2 % tenaga kerja disabilitas yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal dan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2017, penduduk usia kerja disabilitas nasional sebanyak 21,9 juta orang dan 10,8 juta disabilitas sudah bekerja. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai kuota lapangan pekerjaan sebagaimana diatur dalam UU Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Aksesibilitas di sektor pekerjaan belum memberi ruang yang luas bagi Penyandang Disabilitas, karena perusahaan terkadang belum mengerti aturan antara pekerjaan yang disediakan dan keterampilan Penyandang Disabilitas, akses infrastruktur (sarana-prasarana), akses pelayanan publik, dan akses keadilan (access to justice).

Urgensi memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi Penyandang Disabilitas perlu mendapatkan perhatian lebih lagi dari Negara. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin hak tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengertian tiap-tiap warga negara di sini adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali tanpa membedakan suku, bangsa, agama, maupun kondisi dari warga negara tersebut.

Hak atas pekerjaan bagi setiap orang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai hak yang utama dalam hukum HAM Internasional dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai hak atas pekerjaan menekankan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya. Berbicara mengenai aksesibilitas dan kesetaraan peluang bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di bidang pemerintahan bukan hal yang mudah. Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas menyebutkan ”Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja” dan dalam ayat (2) pada pasal yang sama mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Hak Penyandang Disabilitas secara hukum di bidang ekonomi atau pekerjaan memang sudah dijamin atau dilindungi, namun perusahaan kerap kali memberikan persyaratan sangat tinggi bagi Penyandang Disabilitas, contohnya adalah syarat pendidikan minimal SMA.

Menyamaratakan ukuran-ukuran kesempatan kerja antara kelompok penyandang disabilitas dengan kelompok tanpa disabilitas beresiko mengekalkan relasi opresif terhadap mereka. Peran negara secara optimal dalam mengenali hambatan-hambatan yang mencegah penyandang disabilitas dari kehidupan sosial dan pribadi yang layak adalah tantangan yang mesti ditanggapi oleh para pelaku pemberdayaan. Pemberdayaan kelompok disabilitas, dengan demikian, haruslah dilakukan sesuai dengan memodifikasi lingkungan sehingga hambatan-hambatan fisik maupun sosial tersebut menjadi minimal. Tantangan selanjutnya adalah melengkapi para penyandang disabilitas dengan keterampilan kerja yang memadai dan relevan dengan kondisi anatomis dan fungsional mereka.  Agar para penyandang disabilitas dapat menentukan sendiri hal-hal yang mereka anggap baik bagi kehidupan pribadi dan sosial mereka, perlu disediakan pendidikan yang memadai sebagai sarana pengembangan kemampuan berfikir sehingga para penyandang disabilitas mampu menimbang kebutuhan-kebutuhan mereka serta menyusun rencana pemenuhannya secara rasional dan bertanggung jawab.

Selain itu penyandang disabilitas juga kerapkali mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan di peradilan (access to justice). Sebagai contoh, partisipasi dalam beracaran di pengadilan sebagai saksi atau korban dalam peradilan pidana terkadang dipatahkan. Jika korbannya adalah Penyandang Disabilitas yang tidak bisa melihat, terdapat anggapan bahwa kesaksian mereka tidak cukup memadai, karena kondisi fisik mereka yang tidak dapat melihat pelaku yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Negara sebagai pembuat kebijakan terhadap ragam permasalahan itu seharusnya mencantumkan pemenuhan hak konstitusi para Penyandang Disabilitas di setiap bidang kehidupan melalui kebijakan. Kebijakan negara atas pemenuhan hak itu bermuara paling utama di bidang hak ekonomi para Penyandang Disabilitas. Para Penyandang Disabilitas merasa aman mencukupi kebutuhannya tanpa rasa khawatir akan keberlangsungan hidup mereka ke depannya. Berapapun jumlah Penyandang Disabilitas, maka Negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, mengatur berbagai hak konstitusional warga negara, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, serta hak untuk mendapatkan pendidikan pada Pasal 31. Hak konstitusional sering dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena keduanya dianggap merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Masih rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas merupakan salah satu faktor dari beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya kesenjangan keterampilan antara penyandang disabilitas dengan pekerja nomal, selain adanya sikap diskriminatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak.

Negara memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat dan sebagai realisasi dari campur tangan negara atau pemerintah dalam menjalankan fungsi negara kesejahteraan yakni memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities) yang diundangkan dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas merupakan suatu peran dari Negara untuk mewujudkan harapan para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya. Negara sudah berperan dalam mengaktualisasikan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 untuk para penyandang disabilitas melalui ketiga instrumen hukum tersebut di atas.

Oleh : Hanni Susanty, S.Pd

Penyuluh Sosial Muda Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

                                                                                                                                            


Bagikan :