Peran Penyuluh Sosiak ASN dalam Penanganan Disabilitas Mental

Peran Penyuluh Sosiak ASN dalam Penanganan Disabilitas Mental


 Kementerian Sosial RI kembali menegaskan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu peran berbagai pihak. Hal ini disampaikan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Penyandang Disabilitas Mental. 

Dari dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas yang dibangun oleh Pusat Data dan Informasi (Pudatin) Kemensos, Ada kategori ragam disabilitas beserta kombinasinya. Sudah terdata sebanyak 85.048 penyandang disabiliras mental berdasarkan by name by address (BNBA). "Namun data ini masih harus di update dan diverifikasi ulang," sebut Harry.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegitan kehidupannya dalam masyarakat.

Istilah Penyandang Disabilitas, sebelumnya dikenal dengan istilah Penyandang Cacat. Namun perkembangan terakhir Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah Penyandang Cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusai. Oleh karena itu disepakati bahwa istilah Penyandang cacat diganti dengan istilah Penyandang Disabilitas. Hal ini juga telah didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabiitas.

The World Health Organization (WHO), ada tiga kategori penyandang disabilitas yaitu :

1.     Impairment, yaitu orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologik, psikis, atau karena kelainan pada struktur organ tubuhnya. Tingkat kelemahan itu menjadi penghambat yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota tubuh lainnya seperti pada fungsi mental. Contoh dari kategori impairment ini adalah kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi pada anggota tubuh, gangguan mental (keterbelakangan mental) atau penglihatan yang tidak normal.

2.     Disability, yaitu ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas pada tataran aktifitas manusia normal, sebagai akibat dari kondisi impairment tadi. Akibat dari kerusakan pada sebagian atau semua anggota tubuh tertentu, menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya untuk melakukan aktifitas manusia normal, seperti mandi, makan, minum, naik tangga atau ke toilet sendirian tanpa harus dibantu orang lain.

3.     Handicap, yaitu ketidakmampuan seseorang di dalam menjalankan peran sosial-ekonominya sebagai akibat dari kerusakan fisiologis dan psikologis baik karena sebab abnormalitas fungsi (impairment), atau karena disabilitas (disability) sebagaimana di atas. Disabilitas dalam kategori ke tiga lebih dipengaruhi faktor eksternal si individu penyandang disabilitas, seperti terisolir oleh lingkungan sosialnya atau karena stigma budaya, dalam arti penyandang disabilitas adalah orang yang harus dibelaskasihani, atau bergantung bantuan orang lain yang normal.

Kemensos menganggap penting untuk merekonstruksi ulang penanganan penyandang disabilitas mental, maka lahirlah kebijakan rehabilitasi sosial berupa Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sebagai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Melalui ATENSI juga akan diwujudkan penguatan sistem rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. ATENSI juga sebagai upaya untuk perluasan jangkauan rehabilitasi sosial melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan residensial.

Hal yang perlu diketahui oleh para pihak yang terlibat dalam rehabilitasi sosial bahwa ODGJ dapat disebabkan oleh faktor biologis, yaitu genetik atau aspek keturunan, faktor neurotransmitter, yaitu masalah yang tejadi pada neurotransmitter seseorang atau faktor lingkungan, yaitu tekanan dari lingkungan keluarga, pekerjaan maupun lingkungan sosial.

            Pemerintah Indonesia melalui UndangUndang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur bagaimana pemerintah melakukan upaya penanganan masalah kesehatan jiwa, standar fasilitas pelayanan, hingga hak dan kewajiban penyandang masalah disabilitas mental. Upaya kesehatan tersebut berdasarkan beberapa asas, yaitu:

1.      Asas keadilan berarti pelayanan yang diberikan harus adil dan merata pada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

2.     Asas perikemanusiaan berarti upaya kesehatan jiwa dilaksanakan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

3.      Asas manfaat berarti upaya kesehatan jiwa harus memberi manfaat dan meningkatkan kualitas hidup. Asas transparansi berarti upaya kesehatan jiwa harus dilakukan secara transparan kepada pihak terkait.

4.     Asas akuntabilitas berarti kegiatan pelayanan kesehatan jiwa harus dapat diakses, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

5.      Asas komprehensif berarti pelayanan kesehatan jiwa diberikan secara menyeluruh melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

6.     Asas perlindungan berarti upaya kesehatan jiwa harus dapat memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas mental, serta masyarakat di sekitarnya.

7.     Asas non diskriminasi berarti upaya kesehatan jiwa tidak membedakan penyandang disabilitas mental berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, status sosial, dan pilihan politik.

Berdasarkan asas-asas tersebut, kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya membantu kesehatan jiwa masyarakat sebagai berikut:

1.     Promotif Upaya promotif memiliki fokus pada melakukan promosi tentang kesehatan jiwa. Upaya promotif ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa, menghilangkan stigma serta meningkatkan pemahaman, penerimaan dan peran masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Upaya ini dilakukan di seluruh lingkungan masyarakat, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media massa, hingga lembaga pemasyarakatan dengan pola dan bentuk masing-masing. Penyelenggaraan upaya promotif lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah.

2.     Preventif Upaya preventif berfokus kepada kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Upaya ini dilakukan dalam lingkungan keluarga, lembaga dan masyarakat. Dalam keluarga, upaya preventif dilakukan dengan bentuk pola asuh yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa serta komunikasi yang baik di dalam keluarga. Dalam lembaga, upaya ini juga mencangkup menyediakan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa di lingkungan lembaga. Dalam masyarakat, upaya ini dapat dilakukan dengan menyediakan konseling bagi masyarakat yang membutuhkan. Upaya preventif yang dilakukan dalam berbagai lingkungan akan mengurangi faktor resiko akibat gangguan jiwa pada perseorangan maupun masyarakat, mencegah masalah kejiwaan, kambuhnya masalah kejiwaan, serta timbulnya dampak pada psikososial.

3.     Kuratif Upaya kuratif berfokus dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap PDM. Upaya ini dimulai dengan melakukan diagnosis yang dilakukan oleh tenaga ahli. Penanganan ini dilakukan pada fasilitas pelayanan bagian kesehatan jiwa dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap. Upaya kuratif ini dilakukan atas persetujuan PDM atau keluarga yang bersangkutan. Upaya kuratif ini akan berdampak kepada pemulihan, pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas dan pengendalian gejala penyakit.

4.     Rehabilitatif Upaya rehabilitatif berfokus bagaimana mempersiapkan dan memberi kemampuan kepada PDM agar menjadi mandiri di masyarakat. Upaya rehabilitatif meliputi rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial serta rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, atau koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial milik pemerintah pusat, daerah maupun swasta.

PDM memiliki hak untuk mendapatkan upaya rehabilitatif serta mempunyai akses terhadap pelayanan dan obat sesuai kebutuhan, maka upaya rehabilitatif ini akan memenuhi hak PDM dan juga membuat PDM dapat kembali terintegrasi serta mandiri di dalam masyarakat. Upaya penanganan masalah kejiwaan di Indonesia dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sehingga masalah kejiwaan dapat diatasi dengan baik.

Peran dan kesadaran seluruh elemen masyarakat serta pemerintah dalam melakukan upaya kesehatan kejiwaan akan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang masalah kejiwaan dan juga membatu PDM untuk mendapatkan penanganan yang seharusnya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan upaya kesehatan kejiwaan, maka dibutuhkan fasilitas yang baik dan memadai untuk menangani PDM.

Fasilitas pelayanan yang dibutuhkan meliputi pelayanan dalam sektor kesehatan, luar sektor kesehatan serta fasilitas pelayanan berbasis masyarakat. Kondisi tersebut diatur dalam undangundang ini sehingga akan terciptanya pelayanan terstandar dan terjangkau. Salah satu hal yang diatur dalam sektor kesehatan adalah ketersediaan rumah sakit jiwa. Dalam undang-undang ini, pemerintah daerah provinsi harus membangun minimal satu rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ini harus memenuhi beberapa standar yang diatur dalam udang-undang ini sehingga dapat melayani dan menangani masalah kesehatan jiwa secara baik.

Beberapa standar yang harus dipenuhi adalah kamar yang layak, keamanan yang layak serta ketersediaan obat psikofarma serta alat kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan masyarakat yang meliputi praktik psikolog, praktik pekerja sosial, panti sosial, pusat kesejahteraan sosial, pusat rehabilitasi sosial, rumah perlindungan sosial, institusi berbasis keagamaan, rumah singgah, hingga lembaga kesejahteraan sosial.

Dilihat dari paparan diatas, peran Penyuluh Sosial ASN dalam memberikan penyuluhan untuk penyandang disabilitas terutama disabilitas mental adalah penyuluhan individu dengan pendekatan dengan keluarganya agar dapat menerima keadaan dan mampu mendampingi secara efektif dalam meminum obat secara tepat serta menghindari terjadinya hal hal yang dapat menganggu mental dari PDM, penyuluhan kelompok dapat juga dilakukan pada pertemuan di balai Desa/ Kelurahan mengenai interaksi sosial yang dapat dilakukan pada PDM dangan selalu mendukung dan memotivasi agar PDM tidak mengalami sanksi sosial. Penyuluh Sosial juga dapat bekerjasama dengan pihak pihak terkait lainnya seperti pekerja sosial, TKSK, TKSPD, Pelopor dan pihak dari lintas sektor seperti Pendamping PDM dari Puskesmas setempat.


Oleh : Yosi Ermalena

 

Sumber Referensi:

1.     https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-peran-berbagai-pihak-dalam-penanganan-disabilitas

2.     https://www.kompasiana.com/putriiii/5c2fe747bde5752242699ee5/kesadaran-masyarakat-akan-penyandang-disabilitas

3.     Yazfinedi Widyaiswara Ahli Madya BBPPKS Regional I Sumatera, pada https://bbppkspadang.kemensos.go.id/uploads/topics/16100086329774.pdf        

                                                                             

 


Bagikan :