Pentingnya Peran Serta Pemerintah dalam Rangka Penanganan Permasalahan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bengkulu

Pentingnya Peran Serta Pemerintah dalam Rangka Penanganan  Permasalahan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bengkulu

Sebagaimana diketahui, tingkat permasalahan sosial anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Anak-anak menjadi korban kejahatan orang dewasa, mengalami perlakuan salah maupun anak-anak menjadi pelaku tindak pidana. Terlebih lagi bagi anak-anak yang hidup di jalanan, begitu banyak permasalahan yang harus mereka hadapi dengan berada di jalanan. Ditambah lagi dengan banyaknya gelandangan dan pengemis yang juga masih berkeliaran di jalanan.

Sebagai sebuah Negara yang terus berkembang dan semakin maju, Indonesia menghadapi banyak permasalahan sosial yang berkaitan dengan kehidupan jalanan, termasuk Provinsi Bengkulu khususnya Kota Bengkulu yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Bengkulu, tidak terlepas dari fenomena permasalahan sosial anak dan kehidupan di jalanan. Selain permasalahan anak jalanan, masalah sosial di jalanan juga harus menjadi perhatian Pemerintah, seperti masalah gelandangan dan pengemis.

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Visi dan Misi nya berupaya memajukan kesejahteraan setiap warganya, hal ini terkait dengan terwujudnya Kota Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat. Berdasarkan Visi dan Misi tersebut Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial berkewajiban melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis.

Gelandangan dan Pengemis yang melakukan aktivitas Penggelandangan dan Pengemisan pada Jalan-jalan Protokol di Kota Bengkulu mulai meresahkan sehingga aktivitas penggelandangan dan pengemisan ini berakibat pada terganggunya ketertiban umum. Untuk mencegah hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial Kota Bengkulu telah melakukan usaha preventif yang telah dilakukan saat ini salah satunya melalui pembinaan sosial dan pemberian bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), untuk memberdayakan gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri baik secara ekonomi maupun sosial sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat. 

Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain, ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Pengaturan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis mutlak diperlukan sehingga keberadaan mereka yang mengganggu ketertiban umum dapa ditekan seminimal mungkin.

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup seharihari dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan atau ditempat umum lainnya. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan baik untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis memiliki beberapa tujuan, antara lain mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemismencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu, mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya, memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial, serta meningkatkan peran serta dan kesadaran pemerintah daerah, dunia usaha elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis di jalanan, angkutan umum, lingkungan perumahan atau tempat umum lainnya baik secara sendiri maupun bersama-sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, maka Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan Perda terkait upaya penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2007.

 

Oleh : Hanni Susanty, S.Pd

Penyuluh Sosial Pertama Dinas Sosial Provinsi Bengkulu


Bagikan :