Penertiban Gelandangan dan Pengemis

Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan “gepeng” menjadi istilah dalam kebijakan Pemerintah Indonesia merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui dikota-kota besar di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Munculnya gepeng juga di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu :

 a. Faktor eksternal, antara lain :

1. Gagal dalam mendapatkan pekerjaan

2. Terdesak oleh keadaan, seperti tertimpa bencana alam, perang

3. Pengaruh orang lain

 

b. Faktor internal, antara lain;

1. Kurang bekal pendidikan dan keterampilan

2. Rasa rendah diri, rasa kurang percaya diri, kurang siap untuk hidup di kota besar

 3. Sakit jiwa, cacat tubuh (Noer Effendi, 2004 : 114)

 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 5 ayat (1) Menjelaskan, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, dalam hal ini gelandangan dan pengemis dikatagorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Perlunya pengawasan oleh institusi terkait akan memudahkan melakukan penertiban yang dilakukan oleh pihak terkait seperti Penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial, penertiban dan pengawasan tersebut berdasarkan dasar hukum sebagai upaya mengurangi dampak ketimpangan sosial di masyarakat, peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia berharap mengurangi ketimpangan sosial hingga melahirkan efek jera kepada gepeng yang tidak bersedia untuk di bina oleh institusi terkait, adapun dasar hukum tersebut antara lain;

1) Pasal 504 KHUP :

a. Barang siapa yang mengemis dimuka umum, di ancam karena melakukan pengemisan dan pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu.

b. Pengemisan yang dilakukan tiga orang atau lebih yang berumur diatas enam belas tahun, di ancam pidana kurungan paling lama tiga bulan.

 2) Pasal 505 KUHP:

 a. Barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian di ancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

b. Pergelandangan yang di lakukan tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurung paling lama enam bulan

Maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) yang berada di kota-kota besar bukan merupakan masyarakat asli yang mendiami tempat tersebut melainkan kebanyakan gepeng tersebut berasal dari luar daerah, dan kemudian terus melakukan mobilisasi sesuai dengan tingkat keramaian kota tersebut. Dengan melakukan mobilisasi ke daerah-daerah tersebut menjadikan pemerintah sedikit kualahan dalam melakukan pendataan hingga pengorganisir para gepeng tersebut. Perlunya kerjasama dalam bersinergi agar dapat merealisasikan peraturan yang ada Sehingga Gepeng dapat menerima kebutuhan dasarnya dan dapat diberdayakan sesuai potensi yang ada pada dirinya sehingga dapat hidup layak sesuai norma yang ada di masyarakat tanpa harus menerima hukuman dan mendekap di penjara.

 

 

Oleh: Lalu Muhammad Ridho Firmansyah

 


Bagikan :