Penanganan Gelandangan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Camp Assesment

Penanganan Gelandangan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta  melalui Camp Assesment


Permasalahan sosial di Indonesia secara kualitas dan kuantitas masih banyak yang belum tertangani dengan baik, salah satu diantaranya adalah problematika gelandangan dan pengemis yang tidak kunjung selesai. Gelandangan dan pengemis hadir di kota-kota besar dan telah sekian lama menjadi bagian dari permasalahan sosial. Pemerintah daerah tentu turut bertanggungjawab menangani masalah gelandangan dan pengemis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Selain itu, dalam Konstitusi Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan “kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar.” Dalam penanganan gelandangan dan pengemis ini Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peraturan daerah yang diterbitkan khusus untuk merespon permasalahan gelandangan dan pengemis tersebut.

Pemerintah DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1956 (16/1956) tentang penampungan pengemis-pengemis, fakir miskin, orang-orang/anak-anak terlantar dan gelandangan di luar daerah Kota Besar Yogyakarta. Selanjutnya Pemerintah DIY juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tujuannya untuk mencegah munculnya gelandangan dan pengemis atau gepeng, sebab kehadiran gepeng dirasakan mengganggu pemandangan kota dan ketertiban umum. Selain itu, ada potensi yang mungkin muncul yaitu terjadinya kekerasan, pelecehan seksual, pencurian dan kejahatan lainnya. Pemerintah DIY melalui Dinas Sosial DIY bekerjasama dengan pihak kepolisian, Satpol PP Provinsi, dan Dinas Sosial kabupaten/ kota di DIY, yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulonprogo dalam melakukan penjangkauan dan penertiban. Hasil penjangkaun tersebut dibawa ke Camp Assesment Dinas Sosial DIY untuk diidentifikasi dan diassesment. Camp Assesment adalah tempat penampungan sementara bagi gelandangan dan pengemis.

Camp Assesment dapat dikategorikan sebagai Rumah Perlindungan Sementara namun berbeda dengan Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) lainnya. Perbedaannya yaitu bahwa Camp Assesment ialah tempat yang dapat menampung semua kategori jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari hasil penjangkauan dan kiriman masyarakat. Sedangkan Balai Rehabilitasi Sosial atau LKS lainnya tidak menerima semua hasil penjangkauan maupun masyarakat yang memiliki bermacam-macam jenis PPKS, mereka hanya menerima PPKS yang sesuai dengan visi misi lembaga. Balai Rehabilitasi Sosial atau LKS mau menerima PPKS sesuai dengan kriteria-kriteria dan kuota yang mereka miliki. Pada artikel ini akan membahas bagaimana model sistem rujukan bagi gelandangan dan pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY. Dan hambatan pada model sistem rujukan gelandangan dan pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY.

Kelompok Sasaran Camp Assesment adalah gelandangan dan pengemis yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagian gelandangan dan pengemis ada juga yang mengajukan diri dengan membawa surat pengantar dari kepolisian dan memberikan alasan yang jelas. Camp Assessment menerima semua kategori gelandangan dan pengemis baik laki-laki maupun perempuan yang berusia di atas 18 tahun. Namun jika terdapat anak-anak, mereka tetap akan diterima tetapi setelah itu akan dirujuk ke Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA) yang menangani permasalahan anak.

Camp Assesment sebagai pihak yang menerima hasil penertiban juga menyediakan Berita Acara Penerimaan sebagai bukti penerimaan gelandangan dan pengemis dari Satpol PP, Dinas Sosial kab/ kota, dan masyarakat. Berita Acara Penerimaan dari Camp Assesment ditandatangani oleh empat orang; satu orang yang menyerahkan, satu orang yang menerima dan dua orang saksi. Setelah proses penyerahan dan penerimaan selesai, sebelum klien dirujuk ke balai rehabilitasi sosial ataupun ke lembaga kesejahteraan sosial ada beberapa kegiatan yang disebut sebagai pra rujukan, diantaranya yaitu:

1.     Proses Awal Identifikasi Identifikasi merupakan langkah awal untuk mengetahui identitas diri, keluarga, alamat klien, dan jenis permasalahan klien. Proses identifikasi tidak hanya dilakukan oleh petugas Camp Assesment, melainkan juga oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Dalam melakukan identifikasi yang perlu dilihat ialah jenis permasalahan gelandangan dan pengemis apakah psikotik atau non-psikotik. Sebagian besar gepeng psikotik tidak dapat diidentifikasi secara jelas, gepeng psikotik tidak dapat mengingat identitas diri. Gepeng psikotik dengan gepeng non psikotik di tempatkan terpisah. Gepeng non-psikotik dimasukan dalam ruang penerimaan sebelum mereka dipindahkan ke klaster masing-masing, sedangkan gepeng yang mengalami gangguan kejiwaan maka langsung dipindahkan ke klaster psikotik. Ketika penempatan gepeng non-psikotik ditempatkan di ruang penerimaan, pihak petugas Camp Assesment bersama Satpol PP memberikan pengarahan dan gambaran mengenai Camp Assesment secara singkat. Identifikasi sangat penting dilakukan agar dapat dengan mudah melakukan assesment.

2.     Pembagian Tempat Berdasarkan Cluster Setelah melalui identifikasi awal, para gelandangan dan pengemis yang terjaring ditempatkan di dalam ruang penerimaan, di tempat tersebut gelandangan dan pengemis ditampung selama tiga hari. Ruang penerimaan ada dua macam, yaitu ruang penerimaan perempuan dan ruang penerimaan laki-laki. Mereka mendapatkan kebutuhan makan, minum, dan peralatan mandi. Bimbingan diberikan setelah mereka ditempatkan di klaster masing-masing.

3.     Proses Assesment. Assesment merupakan tahapan yang dilakukan petugas pendamping/ pekerja sosial untuk menggali permasalahan dan potensi klien dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai penyebab masalah klien di jalanan yang melakukan aktivitas mengemis, mengamen, dan menggelandang. Assesment dilakukan dengan mengisi formulir yang tersedia meliputi kondisi biopsikososial klien. Jika klien dalam kondisi sakit maka petugas pendamping tidak melakukan assesment, melainkan memberikan pertolongan/ rujukan medis. Proses assesment ini melibatkan beberapa pihak seperti pekerja sosial, dan psikiater untuk mendapatkan hasil assesment yang valid.

4.     Kunjungan Rumah/ home visit. Setelah melakukan assesment dan mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh klien, maka petugas pendamping melakukan home visit ke alamat yang ada, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang klien lebih mendalam melalui keluarga dan tetangga klien. Dapat dikatakan bahwa tujuan home visit adalah membandingkan informasi dari klien dengan keluarga dan tetangga klien. Home visit juga bertujuan untuk memberitahukan keberadaan klien kepada pihak keluarga.

5.     Penguatan Individu dan Bimbingan Sosial. Camp Assesment memiliki kegiatan pembinaan yang diberikan pada klien selama 1-3 bulan maksimal. Pembinaan dan bimbingan sosial diberikan oleh pendamping dan instruktur sesuai kebidanganya. Beberapa kegiatan pembinaan tersebut sebagai berikut:

a.     Keagamaan/Kerohanian, Tujuan dari bimbingan agama ini agar mereka dapat mensyukuri hidup yang mereka jalani, tidak putus asa, saling menghargai/menghormati orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, menjalankan ibadah dan pembinaan akidah akhlak.

b.     Pelatihan Kesenian oleh instruktur dari dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Klien diajak melakukan hal-hal kesenian seperti menari, bermain gitar, membuat kerajinan, seni kriya, melukis, dll. Tujuan bimbingan adalah mengenal atau mengembangkan bakat yang dimiliki klien. Aktivitas tersebut sangat baik untuk peningkatan kondisi psikis klien.

c.     Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT) Bimbingan motivasi bertujuan agar gelandangan dan pengemis tidak mudah putus asa menjalani hidup, dan terdorong untuk selalu berfikir maju. Motivasi ini diberikan oleh instruktur dengan metode sharing film/video.

d.     Kegiatan Olahraga dengan Instruktur dari Koramil setempat dengan tujuan agar kesehatan klien tetap terjaga dan berfikir positif. Kegiatan dilaksanakan pada pagi hari untuk seluruh klien baik non-psikotik maupun psikotik.

Menghadapi permasalahan gelandangan dan pengemis di provinsi Yogyakarta, Dinas Sosial DIY melalui UPTD terkait dan camp assesment terus berupaya untuk mengembalikan keberfungsian sosial gelandangan dan pengemis melalui pelatihan keterampilan hingga menyelenggarakan program transmigrasi ke luar Jawa.

 

Penulis: Heru Ramadhan, S.Tr.Sos

Penyuluh sosial pertama Dinas Sosial DIY


Bagikan :