Penanganan Bencana Oleh Kementerian Sosial

Penanganan Bencana Oleh Kementerian Sosial

  

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terjadi bencana. International Strategy for Disaster  Reduction (2004), meletakan Indonesia pada urutan ke tujuh di antara negara-negara yang rawan bencana. Hal tersebut dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia yaitu Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia rawan mengalami bencana karena memiliki lebih dari 128 gunung berapi aktif, dan sekitar 150 sungai, baik besar maupun kecil, yang melintasi wilayah padat penduduk (Febriana, 2015). Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 87 persen wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Ada  sekitar 383 kabupaten/kota dari 440 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang berpotensi tinggi sebagai daerah rawan bencana alam (BNPB, 2017). Lebih dari 60% terjadi di Pulau Jawa dengan kerawanan bencana masing-masing provinsi.

Bencana merupakan suatu situasi yang kedatangannya sulit terduga sebelumnya yang mendatangkan berbagai kerusakan, kerugian, dan  kematian yang ending-nya adalah penderitaan bagi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018), bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian atau penderitaan. Sedangkan menurut Asian Disaster Reduction Center (2003), bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material, dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Hal tersebut sejalan dengan pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Undang-undang penangggulangan bencana, juga membagi jenis bencana menjadi tiga yaitu bencana alam. bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.  Sedangkan bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Dalam menghadapi bencana alam. bencana non alam dan bencana sosial yang terjadi pada nasional maupun internasional maka Kementerian Sosial RI membagi bidang tugas dalam bentuk satuan kerja. Satuan kerja tersebut terbagi menjadi dua direktorat. Pertama, Direktorat Perlindungan  Sosial Korban  Bencana Alam, yang bertugas menangani bencana alam pada level nasional, sedangan pada level internasional bertugas menangani natural  disaster. Kedua, Direktorat Perlindungan  Sosial Korban  Bencana Sosial yang bertugas menangani bencana  non alam dan bencana sosial pada level nasional, sedangan pada level internasional bertugas menangani man made  disaster.

Kementerian Sosial RI merupakan salah satu leading sector dalam penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Kementerian Sosial RI  memiliki peran yang sangat penting terkait dengan hal pengungsian,  perlindungan, dan dukungan psikososial. Peran tersebut dilakukan oleh Kementerian Sosial RI pada saat pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Hal tersebut terlihat dalam gambar 1.

 


 

Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa pada saat pra bencana peran Kementerian Sosial RI adalah membangun modal sosial (social capacity) ditengah masyarakat. Hal tersebut diimplementasikan oleh Kementerian Sosial RI dengan berbagai kegiatan seperti: 1) Membangun sistem penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial; 2) Menyiapkan sarana dan prasana pendukung dalam penanggulangan bencana; 3) Mengembangkan kapasitas SDM Tagana dan relawan sosial; 4) Membentuk kampung siaga bencana; 5) Membentuk forum keserasian sosial dan kearifan lokal ; 6) Sosialisasi, simulasi, dan gladi lapangan.

Pada saat bencana Kementerian Sosial RI berperan sebagai social assistance. Hal tersebut diimplementasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui berbagai hal yaitu : 1) Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan) dengan cara penyaluran langsung atau pendirian dapur umum, pendirian tempat hunian sementara/ pengungsian; 2) Pengerahan personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Tim Kampung Siaga Bencana (KSB); 3) Penanganan khusus bagi kelompok rentan; 4) Pelayanan psikososial dan advokasi sosial.

Sebagai salah satu social assistance pada saat bencana, maka Kementerian Sosial RI telah membuat nota kesepahaman dengan berbagai pihak seperti : 1) Nota Kesepahaman antara BNPB dan Kementerian Sosial RI Nomor : 37/BNPB/III/2015, No: 4 Tahun 2015 yang berisi hal terkait penyediaan dan penyaluran bantuan bencana serta  pemberian pelayanan psikososial korban bencana; 2) Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial RI dan BASARNAS  Nomor : 5 Tahun 2016, Nomor : MOU-05/III/BSN2016 yang berisi hal terkait pengelolaan dan pertukaran informasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; 3) Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial RI dan BMKG : Nomor 7 Tahun 2016, Nomor : KS.301/006/ KB/III/2016 terkait hal Penyebarluasan  informasi  meteorologi, klimatologi & geofisika; 4) Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial RI dan Palang Merah Indonesia mengenai penanggulangan bencana (pelayanan sosial kesehatan dan  psikososial)  serta pembinaan donor darah sukarela; 5) Nota Kesepahaman antara KEMENSOS dan World Food Programme (WFP) terkait hal peningkatan kecepatan, kesesuaian dan efektivitas tanggap darurat bencana melalui kesiapan logistik darurat.

Pada pasca bencana, Kementerian Sosial RI berperan dalam hal social  recovery yaitu pemulihan dan penguatan korban bencana. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk layanan dukungan psikososial dan pemberian bantuan pemulihan dan bantuan sosial. Terkait dengan bantuan pemulihan diberikan kepada korban yang mengalami bencana alam. Bantuan pemulihan tersebut terdiri dari:  1) bantunan bagi ahli waris sebesar Rp. 15.000.000 atau santunan korban luka berat dengan besaran maksimum Rp. 5.000.000; 2) Bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dengan besaran Rp. 5.000.000  sampai dengan Rp. 25.000.000; 3) bantuan isi hunian sementara/tetap sesuai kebutuhan standar atau maksimal sebesar Rp. 3.000.000; 4) Bantuan alat-alat kebersihan dan peralatan mata pencaharian (menyesuaikan kondisi); 5) Bantuan jaminan hidup  sebesar Rp. 10.000/jiwa/hari selama tiga bulan (Diskusi Media FMB9, 2018). Terkait bantuan sosial diberikan kepada korban bencana non alam dan bencana sosial. adalah bantuan langsung seperti pada saat sekarang ini  yaitu bantuan langsung tunai  dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Bantuan-bantuan tersebut merupakan bagian dari program jaring pengaman sosial (Tristanto, 2020).

 

Referensi :

 

Asian Disaster Reduction Center. (2003). Glossary on Natural Disasters.

Kementerian Sosial. (2018). Mitigasi Bencana  Berbasis Komunitas. Disampaikan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9). (2 Oktober 2018).

International Strategy for Disaster Reduction. (2004). Living with risk: A global review of disaster reduction initiatives.

Febriana, D. S., & Abubakar, Y. (2015). Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Siaga Bencana dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmu Kebencanaan: Program Pascasarjana Unsyiah2(3).

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2018) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Balai Pustaka : Jakarta.

Tristanto, A. (2020). Mengenal Bantuan Sosial Lebih Jauh. https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-bantuan-sosial-lebih-jauh. (25 Juli 2021)

Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Bagikan :