Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Wujud Negara Hadir Memperkuat Daerah - Daerah Dan Desa Dalam Kerangka NKRI

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil  Wujud Negara Hadir Memperkuat Daerah - Daerah Dan Desa Dalam Kerangka NKRI

Program pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil ini merupakan wujud nyata implementasi dari agenda Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” dan sebagai wujud nyata dari Negara HADIR melalui Kementerian Sosial. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 mendatang yang bertemakan “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, memiliki 5 prioritas nasional. Kelima prioritas tersebut meliputi; (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, (2) Konektivitas dan Pemerataan, (3) Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja, (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup, serta (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Pada RKP tahun 2020 tersebut, kegiatan pemberdayaan KAT menjadi bagian dalam prioritas nasional kesatu dengan kegiatan prioritas “Kesejahteraan Sosial”.

Menjawab agenda Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu kita cermati bersama dalam konteks pemberdayaan KAT, yaitu Pertama: permasalahan keterpencilan dan keterisolasian yang dialami warga KAT, dapat dipandang dari kenyataan fisik berupa kondisi geografis yang sulit dijangkau serta fasilitas infrastruktur dan akses pelayanan sosial yang masih minim atau bahkan nihil. Kemudian pada sisi yang lain adalah adanya fakta permasalahan sosial dimana warga KAT pada umumnya belum melebur dan berintegrasi kedalam sistem kemasyarakatan yang lebih luas bahkan di desa terdekat. Kondisi ini mengakibatkan warga KAT tidak mampu mengakses layanan sosial sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak – hak dasar sebagaimana warga negara lainnya, bahkan dalam satu situasi menempatkan KAT pada posisi permasalahan yang kompleks.

            Kedua: Dalam kaitannya dengan permasalahan diatas, maka strategi pendekatan yang perlu kita bangun harus sinergis dan menyeluruh antara pendekatan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), penataan lingkungan dan pengembangan ekonomi/usaha, atau yang selama ini dikenal dengan konsep pendekatan Tri Bina (Bina Manusia, Bina Lingkungan dan Bina Ekonomi/Usaha). Strategi pendekatan ini semata-mata terinspirasi pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dimana hasil pembangunan fisik seperti rumah seringkali tidak ditempati warga KAT karena ketiadaan sumber air bersih dan ketiadaanya mata pencaharian alternative sebagai sarana penghidupan berkelanjutan. Di sisi lain juga pemberdayaan ekonomi warga KAT cenderung kurang meningkat karena pendampingan yang tidak intensif.

 

Ketiga: Amanah dalam Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa pemberdayaan KAT sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Hal ini mengharuskan adanya komitmen yang serius dari semua pemamgku kepentingan utamanya di Kabupaten dimana terdapat lokasi KAT. Komitmen ini diwujudkan dalam berbagai sinergi dan kolaborasi program sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap KAT. Pada pasal 9 jelas mengamanatkan bahwa pemberdayaan dilaksanakan dalam bidang: a. permukiman, b. administrasi kependudukan, c. kehidupan beragama, d. kesehatan, e. Pendidikan, f. ketahanan pangan, g. penyediaan akses kesempatan kerja,  h. penyediaan akses lahan, i. advokasi dan bantuan hukum, j. pelayanan sosial; dan/atau, k. lingkungan hidup. Dengan demikian program pemberdayaan KAT harus dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga POKJA ditingkat kabupaten harus benar – benar efektif berbagi peran.

 

Keempat: Populasi KAT yang besar dan anggaran yang terbatas memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat bukan saja dari Pemerintah Pusat dan Daerah tetapi juga Dunia Usaha, termasuk Lembaga Sosial non-profit. Untuk itu semua komponen diharapkan dapat bersinergi secara bersama-sama mengambil peran baik PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Badan Dunia, Lembaga Donor, Perguruan Tinggi, LKS/ NGO, Masyarakat, serta pilar partisipan lainnya. Dan Kelima: Dalam mewujudkan sinergi dan kerja sama tersebut dalam berbagai program peningkatan taraf kehidupan dan pengentasan masalah – masalah sosial, maka Pemerintah daerah harus lebih proaktif, berbagi data dan informasi dengan dunia usaha dan menjajaki kerjasama itu sendiri. Pemerintah daerah harus memetakan peta masalah yang memungkinkan diakses oleh dunia usaha. Rencana aksi dengan detail masalahnya akan memberi kesempatan kepada perusahaan untuk memilih program dan daerah yang akan dibantu sesuai dengan keinginan masing-masing. Forum CSR Kessos baik di pusat maupun di daerah, diharapkan program CSR dapat terintegrasi dengan forum ini. Forum CSR Kessos hadir untuk mewadahi dan menjembatani dunia usaha baik BUMN, BUMD, Swasta dalam rangka mengarahkan kualitas program CSR baik dari sisi yang membutuhkan maupun dari kepentingan dunia usaha, hal ini sebagai bentuk kepedulian dan membantu sesama khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakat, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang disusun untuk terlaksana sesuai target atau sasaran yang diinginkan. Semua itu sebagai upaya  pemerataan dan percepatan pembangunan nasional. 

 

Oleh : M. Luksor Pratama, SST

Sumber :

Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah 

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap KAT


Bagikan :