Memahami Pentingnya Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial bagi Lansia

Memahami Pentingnya Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial bagi Lansia


 

Indonesia saat ini memasuki periode aging population, dimana terjadi peningkatan usia harapan hidup yang diikuti dengan peningkatan jumlah lansia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 301 juta orang pada tahun 2035. Dari proyeksi tersebut, terdapat sekitar 16,5% atau 49,6 juta orang merupakan penduduk usia lanjut atau yang biasa disebut lansia. Istilah lansia menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 didefinisikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

Kementerian Kesehatan RI mencatat adanya peningkatan jumlah penduduk lansia yakni 18 juta jiwa (7,56%) pada tahun 2010 menjadi 25,9 juta jiwa (9,7%) pada tahun 2019. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 48,2 juta jiwa (15,77%) pada tahun 2035. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa lansia perempuan sekitar 1% lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki. Tentunya, hal tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai sekedar angka, akan tetapi harus menjadi sebuah pertimbangan penting dalam rencana pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu no one left behind.

Adanya peningkatan jumlah penduduk lansia di Indonesia tentunya dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan tantangan di berbagai aspek kehidupan. Pada umumnya, seseorang yang memasuki masa lansia akan menjadi kurang produktif, sehingga mengalami penurunan kemampuan secara fisik dan mental bahkan kehilangan pendapatan. Kondisi tersebut menyebabkan lansia rentan terhadap berbagai risiko dan guncangan, khususnya terkait kondisi sosial ekonomi.

Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian lansia hidup dengan kesejahteraan yang rendah. Sekitar 11% lansia dalam kondisi miskin dan lebih dari 60% tinggal bersama anggota keluarga lain yang kemungkinan besar bertindak sebagai perawat atau pengasuhnya. Selain itu, pengeluaran bulanan rata-rata keluarga dengan lansia diperkirakan 3% lebih tinggi daripada keluarga tanpa lansia. Oleh sebab itu, penyediaan program perlindungan sosial yang memadai bagi lansia menjadi sangat penting. Program perlindungan sosial yang mampu menjamin kualitas hidup lansia dan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat meringankan beban anggota keluarga sangatlah diperlukan terutama bagi lansia yang berasal dari kalangan menengah ke bawah.

Berbagai kebijakan yang memberikan perlindungan bagi lansia di Indonesia sudah pernah diterbitkan. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia beserta berbagai Peratuan Pemerintah sebagai turunannya berupaya untuk menjamin hak-hak lansia di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut, pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak-hak lansia diantaranya hak atas pelayanan spiritual dan keagamaan, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pelayanan kesempatan kerja, hak atas pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana publik, kemudahan dalam layanan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan hak atas bantuan sosial. Namun, realita yang ada menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak lansia tersebut masih belum sepenuhnya menjangkau lansia di Indonesia, salah satunya dalam pemenuhan hak perlindungan sosial lansia.

Dalam pemenuhan hak perlindungan sosial bagi lansia, pemerintah baik pusat maupun daerah, sudah memiliki sejumlah program perlindungan sosial. Di tingkat nasional, sejak tahun 2016 pemerintah memasukkan komponen lansia sebagai bagian dari kriteria penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Di tingkat daerah, ada beberapa pemerintah daerah yang memiliki program dengan sasaran para lansia. DKI Jakarta, misalnya, mengeluarkan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang menyediakan bantuan sosial Rp 600.000 per bulan yang masih dilaksanakan hingga hari ini. Selain itu, juga tersedia berbagai program/layanan lainnya yang dikhususkan bagi lansia seperti: bantuan keluarga (family support), pelayanan sosial kedaruratan bagi lanjut usia, layanan harian lanjut usia (day care services), layanan lanjut usia tangguh, posyandu/posbindu lanjut usia, dan pengembangan kawasan ramah lanjut usia, termasuk ketersediaan layanan lanjut usia berbasis panti.

Meskipun sudah banyak program kelanjutusiaan yang diselenggarakan di Indonesia, jumlah lansia yang mendapatkan manfaat program perlindungan sosial terbilang masih sangat rendah. Data dari TNP2K tahun 2020 menunjukkan bahwa saat ini lansia penerima manfaat program perlindungan sosial berbasis nonkontribusi atau bantuan sosial jumlahnya hanya sekitar 2% dari seluruh penerima program perlindungan sosial. Selain itu, beberapa program perlindungan sosial yang ada juga tidak dilaksanakan secara merata, seperti kartu lansia yang hanya dilaksanakan oleh beberapa provinsi saja. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi penulis untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya pemenuhan hak perlindungan sosial dalam rangka menjamin kualitas hidup para lansia di Indonesia.

 

Hak Perlindungan Sosial bagi Lansia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mendefinisikan perlindungan sosial sebagai upaya pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Pembahasan mengenai perlindungan sosial bagi lansia telah dimuat pada Pasal 19 dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998, namun masih terdapat hal yang sifatnya dibatasi yaitu perlindungan sosial yang tertera hanya diperuntukan bagi lansia non-potensial. Ketentuan ini tentunya akan lebih baik bila tidak hanya menjangkau lansia non-potensial, namun setiap orang yang berusia lanjut.

Selanjutnya, Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sekumpulan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui usaha perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri dari bencana dan hilangnya pendapatan. Menurut ADB, perlindungan sosial setidaknya mencakup lima elemen, yakni asuransi sosial, bantuan sosial, perlindungan komunitas dengan skema mikro dan skema berbasis area, pasar tenaga kerja, serta perlindungan anak. Dari beberapa elemen tersebut, bantuan sosial bagi lansia dianggap sebagai salah satu instrumen perlindungan sosial yang paling umum dan kerap digunakan di Indonesia. Para lansia memiliki hak dan akses yang sama dalam menjangkau program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi mereka. Ke depan diperlukan pengaturan lebih spesifik terkait akses bagi lansia dari semua kalangan untuk menjangkau program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial yang ada di Indonesia.

Perlindungan sosial melalui skema kontribusi umumnya hanya dapat diakses oleh mereka dari kelompok pengeluaran teratas, sedangkan program bantuan sosial, terutama untuk rumah tangga dengan lansia, masih menyasar kelompok pengeluaran terbawah. Hal ini menyisakan persoalan akses perlindungan sosial kelompok masyarakat menengah. Sebagian besar kelompok ini tidak memiliki pendapatan minimum/tetap yang mencukupi untuk berpartisipasi pada skema kontribusi. Di sisi lain, mereka juga tidak berhak menerima bantuan dari skema nonkontribusi karena tidak termasuk dalam kelompok miskin dan rentan. Kelompok ini disebut sebagai kelompok missing middle.

Pemenuhan hak perlindungan sosial bagi lansia tidak hanya menyasar pada satu kalangan saja, namun juga diharapkan mampu menjangkau semua kalangan agar seluruh lansia yang ada di negeri ini dapat diberdayakan dan dimaksimalkan potensinya. Hal ini akan menimbulkan efek yang baik dalam jangka pendek maupun panjang dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pemenuhan hak perlindungan sosial lansia melalui pemberian bantuan sosial memiliki beberapa dampak positif antara lain:

1.   Meringankan beban ekonomi lansia agar dapat membantu keluarga atau orang yang mengasuhnya.

Lansia akan turut berkontribusi dengan mendukung anak-cucu mereka (karena mayoritas lansia yang menerima bantuan sosial akan memberikan sebagian bantuan sosial yang mereka terima kepada anak atau cucu mereka);

2.   Menciptakan efek multipler ekonomi.

Penyaluran bantuan sosial bagi lansia akan memicu belanja dan menciptakan pasar bagi para wirausahawan di tingkat lokal, sehingga akan membentuk lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih besar ini akan meningkatkan pendapatan pajak, yang pada akhirnya akan dapat membiayai ialokasi anggaran untuk perlindungan sosial di masa depan, dan menciptakan lingkaran positif yang memastikan terlaksananya suatu sistem perlindungan sosial bagi penduduk lansia yang sesuai bagi negara berpendapatan menengah;

3.   Program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial untuk lansia dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di masa yang akan datang, yang mana dapat berperan dalam membantu penurunan stunting dan peningkatan partisipasi pendidikan.

4.   Membantu Mengurangi Kesenjangan/Inequality.

5.   Bantuan Sosial untuk Lansia membantu penduduk berinvestasi dalam usaha kecil dan menghasilkan pendapatan.

Melihat besarnya dampak positif yang dirasakan lansia jika hak perlindungan sosialnya terpenuhi, maka diperlukan penguatan lebih lanjut pada skema perlindungan sosial bagi lansia untuk mendukung pemenuhan hak para lansia diantaranya :

1.   Penguatan bantuan dan jaminan sosial bagi lansia melalui: (i) perluasan cakupan bantuan sosial, (ii) pengembangan skema pensiun termasuk bagi penduduk pekerja di sektor informal;

2.   Perluasan jangkauan dan meningkatkan inklusivitas layanan publik bagi lansia, termasuk jaminan kesehatan dan skema jaminan sosial lainnya;

3.   Penguatan layanan sosial berbasis komunitas bagi lansia;

4.   Peningkatan ketersediaan, kualitas, dan kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial lansia;

5.   Peningkatkan kualitas hidup lansia ditingkat masyarakat melalui perluasan pemanfaatan teknologi informasi digital untuk mengurangi ekslusi sosial.

 

Referensi :

MAHKOTA and TNP2K. 2020. “Terms of Reference (TOR) Study of Elderly Grants Programs.”

TNP2K. 2018. “The Future of The Social Protection System in Indonesia: Social Protection for All.” Jakarta: TNP2K.

 

Penulis : Fetty Familda (Penyuluh Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak)

 

 

 


Bagikan :