Kesetaraan Hak bagi Penyandang Disabilitas

Kesetaraan Hak bagi Penyandang Disabilitas


 

 Isu disabiltas adalah topik yang selalu hangat untuk dibahas tidak hanya di negara berkembang saja tetapi juga di negara-negara maju. Hal ini karena kelompok penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas yang pemenuhan hak-hak nya oleh Negara sering kali tidak diperhatikan. Penyandang disabilitas digolongkan sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.

Begitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia maka dipandang perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tersebut yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan yang didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas.

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights Of Persons With Disabilitas/CRPD) merupakan tonggak bersejarah dan merupakan titik awal menuju kemajuan dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, dalam konvensi ini menegaskan berbagai hak umum dan spesifikasi dari penyandang disabilitas, dan mengatur mandat dan kewajiban negara pihak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di antaranya penyesuaian kebijakan nasional, perwujudan lingkungan yang disability inclusive, penyediaan reasonable accommodation dan aksesibilitas di berbagai sektor baik fisik maupun non-fisik.

Perubahan cara pandang dari charity based menjadi social based sudah mendasari perkembangan isu disabilitas, terutama dalam konteks HAM. Saat ini, terutama setelah disahkannya CRPD, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani, tetapi harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia.

Sebelum berlakunya UU No.19/2011 tersebut, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU No.4/1997). Terbentuknya UU No.4/1997 masih dianggap belum menjawab berbagai persoalan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pandangan dan stigma dari UU No.4/1997 yang masih berdasarkan pada belas kasihan, belum secara komprehensif mendorong pelaksanaan aksesibilitas dan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, belum mampu mewujudkan implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang cacat dalam seluruh bidang kehidupan, serta ketentuan larangan dan pengenaan sanksi administratif serta pidana yang tidak maksimal.

Melihat hal tersebut dan untuk menjamin komitmen akan prinsip-prinsip dalam CRPD maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No.8/2016). UU No.8/2016 terbentuk dengan landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

UU No.8/2016 merupakan jawaban dari kondisi penyandang disabilitas Indonesia yang masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Selain itu untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya maka Pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan UU No.8/2016.  Pasal 1 ayat 1 UU No.8/2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Lahirnya UU NO.8/2016 merupakan angin segar bagi penyandang disabilitas yang dapat mengubah paradigma terhadap seluruh kaum penyandang disabilitas yang awalnya masuk dalam objek kebijakan yang hanya fokus terhadap kesejahteraan, kesehatan dan program santunan namun berdasarkan asas persamaan hak maka dilaksanakanlah upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Ada banyak upaya baik aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas yang menjadi amanat di dalam UU No.8/2016 tersebut dan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk berusaha mewujudkannya. Di antaranya yaitu akomodasi yang layak, alat bantu kesehatan, konsensi, habilitasi dan rehabilitasi, pelayanan publik khusus dan unit layanan bagi disabilitas.

Negara dalam menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui langkah legislatif (pembuatan peraturan) dan administratif (prosedur yang mendukung) serta melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas. Komitmen negara dalam mewujudkan nilai-nilai HAM bagi penyandang disabilitas diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Adapun hak penyandang disabilitas yang diatur di dalam UU No.8/2016 terdiri dari:

1. Hak hidup;

2. Bebas dari stigma;

3. Privasi;

4. Hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum;

5. Pendidikan;

6. Hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;

7. Kesehatan;

8. Politik;

9. Keagamaan;

10. Keolahragaan;

11. Kebudayaan dan pariwisata;

12. Kesejahteraan sosial;

13. Aksesibilitas;

14. Pelayanan Publik;

15. Pelindungan dari bencana;

16. Habilitasi dan rehabilitasi;

17. Konsensi;

18. Pendataan;

19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;

21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

 

Beberapa kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah kesamaan hak, perlindungan, penghormatan, pemberdayaan, aksesibilitas, unit layanan disabilitas, komisi nasional disabilitas dan lain sebagainya. Undang-undang ini muncul dengan harapan terpenuhinya kesejahteraan sosial bagi para penyandang disabilitass di Indonesia. Beberapa hak yang harusnya dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 diharapkan dapat lebih jelas menggambarkan tentang penyandang disabilitas, sehingga dapat memudahkan Pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlakuan yang sama terhadap para penyandang disabilitas dalam memperoleh kesetaraan hak.

 

 

Dehan Rafflesia


Bagikan :