Kementerian Sosial dan Eks Narapidana Terorisme di Indonesia


 

Permasalahan terorisme nampaknya semakin mengakar di Negara Indonesia. Mabes Polri dalam Adyatama (2020) mengungkapkan pada bulan Agustus tahun 2020, pihaknya telah menangkap 228 tersangka kasus terorisme  di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2020. Meski telah banyak upaya pemerintah untuk mencegah dan mengatasi permasalahan ini, nyatanya penyebaran paham radikalisme di Indonesia tak dapat dihindari. Penyebaran paham radikalisme merupakan salah satu penyebab terjadinya rentetan kasus tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia. Penyebaran paham dilakukan melalui beberapa metode, antara lain penyebaran secara langsung dan melalui media sosial. Media sosial merupakan sarana yang cukup strategis untuk menyebarkan berbagai gagasan atau paham, karena berlangsung cepat dengan jangkauan yang luas.

Hasil penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APIJI) dalam Malik (2020) menyebutkan pada 2018 pengguna internet telah mencapai 64,8%. Angka tersebut menunjukkan bahwa 171,17 juta dari 246,16 juta jiwa penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan pengguna internet. Menurut survei yang dilakukan oleh Alvara Research Center dalam Malik (2020) pada 4.200 milenial yang terdiri dari 1.800 mahasiswa dan 2.400 pelajar SMA di Indonesia, generasi kelahiran akhir 80-an dan awal 90-an setuju dengan konsep bentuk negara khilafah. Berdasarkan kedua data tersebut, dapat disimpulkan bahwa paham mengenai konsep negara khilafah yang dianut oleh kaum milenial tak lepas dari pengaruh internet. Hal ini karena kaum milenial merupakan pihak yang cukup sering mengakses internet. Menurut Alvara dalam Malik (2020), penduduk usia 17-25 tahun mengakses internet, dimana 23% di antaranya merupakan pecandu internet karena mengakses lebih dari tujuh jam dalam sehari.k 8

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018).  Beberapa contoh kasus terorisme di Indonesia yang terjadi pada tahun ini antara lain, peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang baru menikah, dan peristiwa seorang wanita muda yang menyerang Mabes Polri menggunakan senjata api. Kedua peristiwa tersebut terjadi sekitar akhir bulan Maret 2021 dan hanya berselang tiga hari. Terorisme adalah suatu tindakan yang sarat akan aksi kekerasan. Terorisme sebagai aksi kekerasan menurut Malik (2020) dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu

1.     Kekerasan manifest merupakan kekerasan dalam bentuk aksi yang nampaki

2.     Kekerasan laten atau tidak nampak. Penanganan terorisme laten justru tak semudah penanganan terorisme manifest, karena bersifat potensial dan berbentuk sebuah paham dan ideologi. Terorisme dalam bentuk ini bersifat abstrak, sehingga sulit terlihat.

Terorisme adalah sebuah perbuatan berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai kerugian. Oleh karena itu, terorisme dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana yang jika dilakukan oleh seseorang, maka ia harus diberi sanksi atau hukuman (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018). Hukuman tersebut dapat berupa pidana tertentu yang disesuaikan oleh berat ringannya pelanggaran yang ia lakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekutan hukum tetap dan menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan karena tindak pidana yang dilakukannya disebut narapidana. Sedangkan eks narapidana atau yang disebut juga sebagai Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) menurut Permensos Nomor 8 Tahun 2012 adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Eks narapidana terorisme atau yang lebih sering dikenal dengan eks napiter merupakan seseorang yang harus dijaga hak-haknya sebagai manusia secara utuh terlepas dari tindakan pelanggaran hukum yang pernah ia lakukan di masa lalu. Sayangnya, status eks narapidana yang kini melekat pada eks napiter membuat kehidupannya tak berjalan semudah saat ia belum menyandang status tersebut. Menurut Agus Gumiwang, stigma membuat mereka sulit mendapat pekerjaan, dijauhi, tidak dipercaya, dimusihi, bahkan diusir oleh warga tempat mereka tinggal (Bekasikota.go.id, 2018). Eks napiter merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Semua aspek yang terikat erat dengan eks napiter harus ikut terlibat dalam pemulihan psikososial dan ekonomi mereka. Hal ini penting agar mereka tidak kembali lagi pada jaringan mereka terdahulu. Ketika para eks napiter dijauhi bahkan tidak diinginkan oleh masyarakat maupun pemerintah, bisa jadi mereka akan lebih membenci pemerintah dan menganggap bahwa jaringan kelompoknya merupakan lingkungan dan support system yang paling baik dan tepat  menurutnya. Masyarakat dan negara harus hadir, sehingga terbangun kepercayaan dari eks napiter bahwa pemikirannya mengenai masyarakat dan pemerintah/negara selama ini ternyata salah.

            Upaya pemerintah khususnya Kementerian Sosial dalam menangani, merangkul dan membangun kepercayaan (trust building) dengan eks napiter di Indonesia antara lain:

1.     Penguatan Kapasitas Pendamping Eks Napiter

Penguatan kapasitas pendamping eks napiter diselenggarakan oleh Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos pada tahun 2019 lau. Kegiatan tersebut menghasilkan rencana tindak lanjut pendampingan dalam tiga aspek, yaitu pemberdayaan ekonomi, perawatan sosial dan dukungan keluarga (Ende, 2019).

2.     Penyaluran Bantuan Sosial

Kementerian sosial menyalurkan dana bantuan sosial keluarga eks terorisme dan radikalisme senialai 1,2 miliar pada 80 eks napiter yang tersebar di delapan provinsi di Indonesia pada tahun 2020 lalu. Menurut Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), Sunarti menuturkan bahwa pemberian bantuan ini unuk mendorong Warga Binaan Eks Pemasyarakatan, khususnya eks napiter agar dapat menjalankan fungsi sosialnya di tengah masayarakat dengan memulai usaha (Triyono, 2020).

Baru-baru ini Badan Nasional Penanganan Terorisme (BPNT) melalui akun instagramnya (Instagram @bnptri, 2021) juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggandeng Kemensos RI untuk menyalurkan bantuan sosial bagi mitra deradikalisasi dan korban tindak pidana terorisme di lokus Sinergitas BNPT/KL. Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H, membahas rencana penyaluran Bansos tersebut dengan Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Kemensos, Drs. Waskito Budi, M. Si (Instagram @bnptri, 2021). Kepala BNPT menyatakan bahwa sasaran bansos tersebut adalah eks narapidana teroris (napiter), penyintas, kelompok rentan. Selama masa pandemi,  eks narapidana teroris merupakan salah satu pihak yang terdampak terutama pada aspek kesejahteraan.  Penyaluran bansos tersebut merupakan wujud solidaritas untuk meringankan beban ekonomi mereka di tengah musibah pandemi. Selain itu, penyaluran bansos tersebut juga merupakan salah satu wujud kehadiran negara dan sarana untuk membuat hubungan dengan mereka semakin baik. Sehingga  masyarakat tidak termakan propaganda kebencian yang disebarkan oleh para teroris (Mumpuni, 2021).


     Oleh: Nana Amalia

Pendamping PKH Kab. Pemalang

085786168816


nanaamalia9@gmail.com 

Referensi :

Adyatama, Egi. 2020. Mabes Polri: Ada 228 Penangkapan Terorisme Sepanjang 2020. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1416679/mabes-polri-ada-228-penangkapan-terorisme-sepanjang-2020/full&view=ok . (23 Agustus 2021)

Bekasikota.go.id. 2018. Kemensos Rehabilitasi Eks Napi Kasus Terorisme agar Kembali ke Masyarakat. Diakses dari. https://www.bekasikota.go.id/detail/kemensos-rehabilitasi-eks-napi-kasus-terorisme-agar-kembali-ke-masyarakat. (23 Agustus 2021)

Ende, Husaini. 2019. Kemensos Perkuat Kapasitas Pendamping Eks Napiter Aceh. Diakses dari https://acehkita.com/kemensos-perkuat-kapasitas-pendamping-eks-napiter-aceh/. (23 Agustus 2021)

Instagram @bnptri. 2021. BNPT Menggandeng Kemensos RI untuk Menyalurkan Bansos bagi Mitra Deradikalisasi. Diakses dari https://www.instagram.com/p/CSLoy6RLiAu/. (23 Agustus 2021)

Malik, Abd, dkk. Teropong Potensi Radikalism 2020. Diakses dari https://jdih.bnpt.go.id/storage/document/Majalah%20Januari%202020%20RGB.pdf. (23 Agustus 2021)

Mumpuni, Ayu. 2021. BNPT dan Kemensos Salurkan Bansos ke Eks Napiter. Diakses dari https://www.alinea.id/nasional/bnpt-dan-kemensos-salurkan-bansos-ke-eks-napiter-b2c7G955l. (23 Agustus 2021)

Triyono, Alek. 2020. Bangun Nasionalisme Kemensos Salurkan Bantuan 12 Miliar kepada Eks. Diakses dari https://kemensos.go.id/ar/bangun-nasionalisme-kemensos-salurkan-bantuan-12-miliar-kepada-eks. (23 Agustus 2021)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang


Bagikan :