Hambatan Pelayanan Sosial Bagi Gelandangan dan Pengemis

Hambatan Pelayanan Sosial Bagi Gelandangan dan Pengemis


Indonesia mencatat sejarah dengan menyentuhnya persentase kemiskinan pada angka tunggal (single digit) pada tahun 2019, akan tetapi karena resesi yang terjadi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sejak  Maret 2020, maka angka kemiskinan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2021) per September 2020 mencapai 10,19% atau secara nominal mencapai 27,55 juta jiwa. Nilai kemiskinan ini menurut BPS (2021) berarti meningkat 0,41% poin terhadap Maret 2020 dan Meningkat 0,97% poin dari September 2019. Akibat dari meningkatnya angka kemiskinan ini menimbulkan beragam masalah lainnya, salah satunya adalah gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis menjadi pihak yang paling terdampak dari peningkatan kemiskinan tersebut, hal ini dikarenakan gelandangan dan pengemis yang sangat bergantung (dependensi) pada orang lain.

Indonnesia sejak mengahadapi krisis moneter pada tahun 1997/98 mengalami kenaikan jumlah gelandangan dan pengemis yang cukup pesat.angka tersebut sedikit demi sedikit mulai mengecil seiring dengan berkembangnya program yang diterapkan oleh Pemerintah dalam upaya penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis. Permasalahan gelandangan dan pengemis tentu disebabkan oleh beberapah hal dan karakteristik dari gelandangan dan pengemis adalah hidup di jalanan, ini artinya gelandangan dan pengemis tidak memiliki tempat tinggal yang pasti, mereka setiap saat bergerak untuk mencari tempat tinggal sekaligus memenuhi kebutuhan mereka di jalanan, hal ini juga dapat dikatakan dengan sebutan nomaden. Jangkauan pergerakan gelandangan dan pengemispun cukup luas, bahkan dapat melewati batas wilayah, baik itu Kecamatan, Kabupaten/Kota, atau bahkan wilayah provinsi.

Karakteristik dari gelandangan dan pengemis yang cukup dinamis serta penyebab atau alasan gelandangan dan pengemis menjadi gelandangan dan pengemis yang cukup kompleks, memerlukan sebuah tindakan ataupun intervensi dengan pendekatan yang komprehensif pula. Dewasa kini permasalahan gelandangan dan pengemis untuk pelaksanaan penanggulangannya memasuki tahap yang cukup progresif namun dapat dikatakan mengalami kemunduran. Pernyataan ini bukanlah pernyataan yang tanpa alasan, pernyataan ini dapat dilihat dari beberapa aspek khususnya dalam praktik pelayanan sebagai bentuk penanggulangan gelandangan dan pengemis pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu kita juga mengenal dengan adanya kondisi yang kontradiktif antara karakteristik gelandangan dan pengemis dan juga sistem pelaksanaan pelayanan yang sangat berorientasikan kewilayahan, serta beberapa alasan yang diulas sebagai berikut.

 

Dinamika Pergerakan Gelandangan dan pengemis dan Fasilitas Pelayanan Sosial

Tidak adanya lokasi tempat tinggal yang tetap, keluarga yang tidak jelas, pengasuhan yang bernatakan, serta lingkungan yang sangat tidak ramah terhadap gelandangan dan pengemis. Menjadikan gelandangan dan pengemis menjadi ancaman yang cukup besar bagi ebuah negara khususnya dalam mewujudkan kejayaan sebuah bangsa melalui kualitas gelandangan dan pengemis yang baik, mengapa demikian?, jelas dengan karakteristik tersebut sangat tidak mendukung terciptanya gelandangan dan pengemis yang berkualitas kedepannya. Lantas apa hubungannya dengan pelayanan sosial yang diberikan?. Pelayanan sosial yang kita kenal untuk penanganan gelandangan dan pengemis disebut juga sebagai bentuk rehabilitasi sosial, dimana tujuan utamanya adalah melakukan refungsionalisasi atas fungsi sosial dari gelandangan dan pengemis tersebut. sayangnya saat ini pelayanan sosial tersebut dilakukan dengan berdasarkan jenis pendekatan yang hanya bersifat mengeneralisasi gelandangan dan pengemis dengan permasalahan gelandangan dan pengemis pada umumnya, padahal melihat dari karakteristik dari gelandangan dan pengemis yang bersifat nomaden dengan lingkungan yang cukup dominan sehingga memberikan dampak yang cukup keras, tentu akan memberikan sebuah karakter individu gelandangan dan pengemis yang akan sedikit lebih resisten dengan pelayanan sosial yang bersifat monoton terlebih jika tidak didukung dengan pelayanan yang bersifat komprehensif sekaligus sistem monitoring dan evaluasi yang baik dan terintegrasi.

Dinamika pergerakan gelandangan dan pengemispun menyebabkan dampak yang sulit untuk gelandangan dan pengemis menemukan tempat terbaik baginya untuk memperoleh pelayanan sosial khususnya untuk gelandangan dan pengemis. Selain itu hal yang menjadi perhatian adalah fasilitas pelayanan sosial yang berkualitas untuk gelandangan dan pengemis yang belum merata di seluruh wilayah di Indonesia dan diperparah lagi dengan kualitas sumber daya manusia pemberi pelayanan sosial yang terpusat di Jawa atau kurang merata di seluruh wilayah Indonesia.

 

Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Idealnya pelaksanaan Undang-Undang merupakan langkah konkrit untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. akan tetapi kasus ini mungkin berbeda untuk pelayanan sosial khususnya bidang rehabilitasi sosial, dimana jenis pelayanan ini sangat identik dengan pembagian kewenangan atau bhakn cenderung untuk saling menyerahkan tugasnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kondisi inipun tidak berlaku hanya untuk pelayanan sosial khususnya rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis, beberapa aspek lainnyapun ikut merasakan hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil peneitian seperti pada penelitian dari Setiawan (2018) yang menyebutkan bahwa hasil atau implikasi dari perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah diantaranya berkurangnya kewenangan Pemerintah Daerah Tinggkat II berkaitan Pemberian izin dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Alam yang ada di kawasan Daerah Kabupaten/kota di Indonesia, lebih lanjut lagi pada penelitian lainnya menurut Pradnyana (2019) menyebutkan bahwa beberapa perubahan antara UU Pemerintah Daerah yang Baru dengan UU Pemda lama yang berpotensi menimbulkan polemik antara pemda provinsi dengan pemda kabupaten/kota karena dalam UU Pemda Baru otonomi lebih dititik beratkan pada Pemerintah Daerah Provinsi serta ketidakfleksibilitas, ketidakefektifitas dan ketidakefisiensi dalam melaksgelandangan dan pengemisan kewenangannya masing-masing. 

Pada bagian lampiran untuk perlindungan khusus bagi gelandangan dan pengemis menyebutkan bahwa level penyediaan layanan baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dibedakan hanya pada tingkatan level koordinasi yakni nasional, provinsi dan daerah, padahal dalam beberapa kasus upaya perlindungan khusus gelandangan dan pengemis melibatkan kolaborasi tingkatan level untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi gelandangan dan pengemis. Hal yang lebih parah lagi terjadi pada pelayanan rehabilitasi sosial, dimana pemerintah pusat hanya diberikan keweangan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada korban NAPZA dan HIV. Kondisi ini tentu tidak sebanding dengan fakta yang ada dilapangan dimana fasilitas pelayanan dan sumber daya manusia bidang rehabilitasi sosial masih sangat terpusat di pemerintah pusat dan belum adanya ud]paya konkrit untuk dilakukan penyesuaian disetiap wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan saat ini dari seluruh wilayah Indonesia masih cukup sedikit pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang mengalokasikan anggaran untuk pelayanan rehabilitasi sosial. Kondisi ini tentu akan memberikan dampak buruk bagi upaya pemberian pelayanan khususnya untuk gelandangan dan pengemis, dimana gelandangan dan pengemis kondisi pelayanan rehabilitasi sosialnya tidak arah dan tidak mampu membuat gelandangan dan pengemis merasa aman sehingga membuat gelandangan dan pengemis untuk kembali ke jalanan. Oleh : Alfrojems

Ol 

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik Menjadi 10,19 Persen. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html.

Pradnyana, I Made Fajar. (2019). Dampak Urusan Pemerintahan Konkuren Sejak Mulai Diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/48031.

Setiawan, Rizky. (2018). Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Kewenangan Tata Kelola Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jurnal Kajian Pemerintahan. Volume IV. Nomor 01.

Undang-Undang. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.


Bagikan :