Fenomena Mudik dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Fenomena Mudik dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

 

Pandemi COVID-19 kini telah hampir melumpuhkan berbagai sektor kehidupan, salah satunya menyebabkan angka pengangguran meningkat. Jutaan pekerja terkena PHK akibat lumpuhnya beberapa industri yang menyerap banyak tenaga kerja seperti industri pariwisata, industri perhotelan, dan industri jasa. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan yang berhenti beroperasi atau mengurangi beban operasional sebagai dampak dari kasus COVID-19 yang semakin masif.

 

Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 1,94 juta pekerja dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas pandemi corona. Angka tersebut berasal dari 114.340 perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 83.546 perusahaan di sektor formal terdampak pandemi corona, dengan total 1,5 juta pekerja di-PHK atau dirumahkan. Sedangkan, yang terdampak corona di sektor informal sebanyak 30.794 perusahaan, dengan lebih dari 443 ribu di-PHK atau dirumahkan (katadata.co.id, 19 April 2020). Tetapi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan di tengah pandemi Covid-19 sejauh ini mencapai 7 juta orang (CNBC Indonesia, 8 Mei 2020). Jumlah pasti terkait ini memang masih diperdebatkan karena ada banyak versi.

 

Di tengah kondisi yang menyulitkan saat ini, banyak yang memilih untuk mudik atau pulang ke kampung halaman masing-masing, terutama mereka yang terkena PHK atau mereka yang bekerja di sektor informal yang kini kesulitan menjalankan pekerjaannya. Namun, sejak ada kebijakan pemerintah untuk melarang mudik dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), masyarakat ditahan untuk tidak pulang kampung agar tidak menularkan virus Corona di kampung halaman masing-masing. Hal ini karena meskipun seseorang tidak terjangkit Corona, namun seseorang tersebut bisa jadi membawa virus Corona sehingga dapat menularkan ke sekitarnya. Dengan kekhawatiran itulah, pemerintah memberlakukan larangan mudik dengan ketat.

 

Larangan mudik diberlakukan karena hasil survei Kementerian Perhubungan menunjukkan masih banyak masyarakat yang berniat pulang kampung menjelang Lebaran 2020. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan larangan mudik resmi berlaku mulai tanggal 24 April 2020 (Tirto, 21 April 2020). Namun implementasi larangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. Oleh karena itu, sanksi bagi mereka yang melanggar larangan mudik baru diberlakukan mulai tanggal 7 Mei 2020. Daerah-daerah yang akan diberlakukan larangan mudik yaitu Jabodetabek, daerah yang termasuk zona merah, dan daerah-daerah yang sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

 

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy, larangan mudik akan berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga. Sebab, saat Lebaran aktivitas konsumsi bertambah di daerah karena ada perpindahan peredaran uang dari kota besar ke daerah. Selain itu, larangan mudik Lebaran juga akan menurunkan pendapatan sektor wisata di daerah, yang telah terpukul sejak adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai daerah dan seruan agar masyarakat beraktivitas di rumah saja (Katadata.co.id, 1 Mei 2020).

 

Meskipun larangan mudik sudah diberlakukan dan pengawasan PSBB dilakukan secara ketat, masih banyak masyarakat yang tetap ingin mudik ke kampung halamannya. Selain karena saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, para perantau yang terkena PHK atau mengalami kesulitan ekonomi banyak yang lebih memilih pulang kampung dengan alasan adanya harapan ekonomi, dekat dengan keluarga, dan menghindari risiko tertular. Secara psikologis, berada di kampung halaman memang memberikan rasa tenang karena dekat dengan keluarga dan merasa lebih aman dari hiruk pikuk perkotaan. Oleh karena itu, banyak yang tetap nekat mudik di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Apalagi mudik sudah merupakan tradisi dari tahun ke tahun, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Setiap tahun setidaknya ada sekitar 17 -18 juta orang melakukan aktivitas mudik (Universitas Gajah Mada, 22 April 2020). Berdasarkan survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) kepada 2.437 responden di 34 provinsi, sebanyak 63 persen menyatakan tak akan mudik pada tahun ini. Namun, terdapat 12 persen responden yang mengatakan tetap akan mudik meski pandemi Covid-19 tengah melanda (Kompas.com, 16 April 2020).

 

Mengapa masyarakat tetap ingin mudik? Mengapa mudik selalu menjadi tradisi setiap tahun bagi masyarakat Indonesia? Hal ini karena tradisi mudik memiliki tiga dimensi yaitu dimensi spiritual kultural, dimensi sosial, dan dimensi psikologis. Pertama, mudik memiliki dimensi spiritual kultural karena mudik dianggap sebagai tradisi warisan yang dimiliki sebagian besar masyarakat Jawa. Tradisi mudik terkait dengan kebiasaaan petani Jawa mengunjungi tanah kelahiran untuk berziarah ke makam para leluhur (Irianto, 2012). Oleh karena itu, tradisi berziarah muncul dan bertahan dari waktu ke waktu.

 

Selain memiliki dimensi spiritual kultural, mudik juga memiliki dimensi psikologis. Pulang kampung memberikan rasa nyaman, aman, dan tenang karena bertemu dengan keluarga besar. Dimensi terakhir dari mudik yaitu dimensi sosial. Banyak yang ingin mudik ke kampung halaman karena ingin menaikkan posisinya di depan keluarga dan kerabat. Hal ini muncul karena adanya anggapan bahwa kehidupan di perkotaan selalu lebih baik dan lebih berhasil dibandingkan kehidupan di desa. Oleh karena itu, mudik menjadi salah satu media untuk mengkomunikasikan cerita keberhasilan sekaligus menaikkan posisinya pada strata sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Cerita keberhasilan tersebut diwujudkan dengan membeli baju baru, gadget baru, atau barang-barang lainnya yang bertujuan untuk ditunjukkan di depan keluarga, tetangga, dan kerabat. Alhasil mudik juga menjadi penyalur jiwa konsumeris dan hedonis.

 

Selain tiga dimensi mudik diatas, mudik pada hakikatnya merupakan ajang untuk menyemai kesalehan vertikal dan horizontal. Kesalehan vertikal bermakna bahwa orang-orang yang merayakan harus kembali pada kefitrian (kesucian) jati diri kemanusiannya sebagai hamba Tuhan setelah berpuasa selama bulan Ramadhan. Kemudian kesalehan horizontal bermakna bahwa orang-orang harus menyambungkan tali silaturahim dengan keluarga, sahabat, dan kerabat tanpa adanya keinginan untuk menunjukkan prestise, melainkan murni untuk menjalin kekeluargaan dan kehangatan kembali.

 

Jika dilihat dari perspektif kesejahteraan sosial, mudik sebenarnya memiliki dampak bagi kesejahteraan sosial. Masyarakat yang mudik atau pulang kampung bisa dengan beragam alasan dan bisa dalam waktu yang temporer atau permanen. Mudik bisa berkaitan dengan masalah urbanisasi, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masalah kemiskinan di pedesaan dan bertambahnya tenaga kerja dari desa yang memenuhi wilayah perkotaan telah menciptakan urbanisasi yang tak terkendali. Banyak warga dari desa yang ingin bekerja di perkotaan karena tergiur dengan iming-iming kehidupan kota yang lebih baik daripada di desa. Padahal mencari pekerjaan di perkotaan tidak lebih mudah dibandingkan mencari pekerjaan di pedesaan. Secara lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan di kota memang lebih banyak dan lebih beragam. Namun bagi orang-orang yang tidak memiliki keterampilan, tingkat pendidikan yang rendah, dan akses informasi yang terbatas, mereka justru akan mengalami kesulitan mencari pekerjaan di kota. Alhasil mereka akhirnya memilih bekerja di sektor informal yang tidak memiliki kepastian pendapatan dan tidak mendapatkan perlindungan.

 

Namun meskipun seringkali terjebak dengan kondisi ini, pesona perkotaan tetap menarik warga desa untuk pindah ke perkotaan demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Papanek (1975) mengungkapkan, betapa pun kecilnya pendapatan yang diperoleh dari sektor informal di perkotaan, kesempatan kerja di kota dianggap jauh lebih baik daripada lapisan berpendapatan rendah di pedesaan Jawa. Oleh karena itu, arus urbanisasi setiap tahunnya tidak terelakkan lagi, bahkan cenderung mengalami peningkatan. Tetapi arus urbanisasi yang tidak terkendali tersebut, ditambah dengan ketidaksiapan lapangan pekerjaan dan kurangnya kualitas SDM, justru semakin meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.

 

Urbanisasi yang tidak terkendali akan menimbulkan kantung-kantung pemukiman kumuh di perkotaan. Munculnya pemukiman kumuh merupakan dampak ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan infrastruktur dasar, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang biasanya bekerja di sektor informal. Infrastruktur dasar itu meliputi akses terhadap layanan penyediaan air minum, sanitasi, sistem pengelolaan air limbah dan persampahan hingga drainase pemukiman (Kompas, 4 Juli 2018). Akhirnya, harapan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dengan hidup di perkotaan justru tidak tercapai.

 

Menurut Friedlander (1980) dalam Fahrudin (2014), kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. Jadi pada intinya, kesejahteraan sosial memiliki tiga unsur yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, penyelesaian masalah sosial, dan kemampuan untuk mengembangkan diri. Dalam kasus urbanisasi yang tidak terkendali ini, kesejahteraan sosial justru sulit tercapai karena berbagai faktor. Urbanisasi yang tidak terkendali ini justru menimbulkan masalah sosial dan kesulitan masyarakat untuk mengembangkan diri karena kerasnya persaingan. Masyarakat yang kurang terdidik dan kurang terampil tidak akan mampu terserap dalam dunia kerja sehingga akhirnya bekerja di sektor informal atau yang lebih buruk bisa terjebak dalam dunia kejahatan.

 

Oleh karena itu, sebenarnya mudik atau pulang kampung bisa menjadi peluang yang baik untuk mengendalikan tingkat urbanisasi di perkotaan dan menyejahterakan pedesaan. Namun hal ini berlaku jika pemudik memang kembali ke kampung halamannya dalam waktu yang lama atau permanen. Dengan kondisi tingkat PHK yang tinggi saat ini dan banyaknya pemudik yang tetap nekat ingin kembali ke kampung halamannya masing-masing, sebenarnya ini bisa menjadi peluang untuk mengendalikan urbanisasi dan memperbaiki kondisi. Namun hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan SDM, perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, perluasan layanan permodalan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Jadi pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial di pedesaan pun harus dikembangkan. Pembangunan ekonomi dikembangkan dengan cara memperluas lapangan pekerjaan, memberdayakan masyarakat berbasis potensi lokal, dan memberikan akses permodalan. Sementara pembangunan sosial dikembangkan dengan cara meningkatkan pendidikan dan keterampilan SDM. Kata kunci pembangunan pedesaan adalah perluasan lapangan pekerjaan disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Dengan demikian, masyarakat yang kembali ke kampung halamannya justru memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial. Namun hal ini kembali lagi pada persyaratan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial diatas yang harus terpenuhi. Sehingga perpindahan masyarakat dari kota ke desa bukan sekedar perpindahan tenaga kerja tanpa makna, namun memiliki makna bagi peningkatan kesejahteraan.

 

Syadza Alifa, M.Kesos

Calon Widyaiswara BBPPKS Bandung

 

Daftar Referensi :

CNBC Indonesia. (8 Mei 2020). Soal PHK Pengusaha Punya Data Mengejutkan, Ada 7 Juta Orang. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200508200443-4-157257/soal-phk-pengusaha-punya-data-mengejutkan-ada-7-juta-orang.

Fahrudin, Adi. (2014). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama.

Irianto, Agus Maladi. (2012). Mudik dan Keretakan Budaya. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/5034-ID-mudik-dan-keretakan-budaya.pdf

Katadata.co.id. (19 April 2020). Kemenaker Catat 1,9 Juta Pekerja PHK & Dirumahkan, Terbesar di Jakarta. Diakses dari https://katadata.co.id/berita/2020/04/19/kemenaker-catat-19-juta-pekerja-phk-dirumahkan-terbesar-di-jakarta.

Katadata.co.id. (1 Mei 2020). Jaga Ekonomi, Kemenhub Godok Aturan Teknis Transportasi Larangan Mudik. Diakses dari https://katadata.co.id/berita/2020/05/01/jaga-ekonomi-kemenhub-godok-aturan-teknis-transportasi-larangan-mudik

Kompas. (4 Juli 2018). Laju Urbanisasi Indonesia Tertinggi di Asia. Diakses dari https://properti.kompas.com/read/2018/07/04/210000321/laju-urbanisasi-indonesia-tertinggi-di-asia.

Papanek, G.F. (1975). “The Poor of Jakarta” dalam Economic Development and Cultural Change. Vol. XXIV. Hal 1-27.

Sayogo. (2002). “Pertanian dan Kemiskinan”. Makalah disampaikan padaPertemuan II Seminar Pendalaman Ekonomi

Tirto. (21 April 2020). Larangan Mudik Berlaku Mulai 24 April 2020, Tapi Penerapan Bertahap. Diakses dari https://tirto.id/larangan-mudik-berlaku-mulai-24-april-2020-tapi-penerapan-bertahap-ePZX

Universitas Gajah Mada. (22 April 2020). Stigma Negatif Pemudik dan Bertambahnya Masyarakat Miskin di Tengah Covid-19. Diakses dari https://ugm.ac.id/id/berita/19324-stigma-negatif-pemudik-dan-bertambahnya-masyarakat-miskin-di-tengah-covid-19


Bagikan :