Etika Penggunaan Media Sosial bagi ASN dalam Menyikapi Persoalan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Era Perkembangan Teknologi

Etika Penggunaan Media Sosial bagi ASN dalam Menyikapi Persoalan  Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Era Perkembangan Teknologi

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga Kontrak). Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN memiliki tugas, diantaranyamelaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Negara, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pesatnya perkembangan teknologi terutama pada perkembangan informasi yang saat ini telah mendarah daging pada diri kita, hal inilah yang sulit dihindarkan, karena perkembangan yang ada saat ini berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan hal inilah yang akan mempermudah segala aktifitas manusia asalkan perkembangan tersebut dapat dipergunakan dengan benar. Akan tetapi perkembangan akan berdampak buruk apabila individu yang tidak pandai dalam memanfaatkan perkembangan informasi tersebut dengan benar. Pada kehidupan manusia teknologi merupakan alat yang digunakan sebagai pengarah hidup seseorang. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan minim dalam menggunakan teknologi, maka hanya dapat bereaksi terhadap dampak yang telah ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi yang ada di sekitar.

Di era teknologi sekarang, ASN memanfaatkan media sosial dalam berhubungan antar sesama. Namun, di dalam menggunakan media sosial tersebut haruslah memiliki etika dalam internet. Jangan sekali-sekali menyebarluaskan berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian. Arti dari pada Ujaran Kebencian (Hate Speech) sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek,seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini disebut (Hate Site). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Hampir semua Negara di seluruh dunia mempunyai Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech). Di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Selama ini, Ujaran Kebencian (Hate Speech) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikhawatirkan akan berpotensi munculnya konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Pada tanggal 18 Mei 2018, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menginstruksikan seluruh jajaran Pegawai negeri sipil (PNS) agar tak menyebarkan berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan SARA yang berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa. Hingga saat ini, BKN sendiri telah menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan PNS atau biasa disebut juga ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian yang turut memperkeruh situasi bangsa. ASN yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita palsu masuk dalam kategori pelanggaran disiplin.

Mengantisipasi hal tersebut, BKN akan melayangkan imbauan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah untuk melarang ASN di lingkungannya menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA. PPK juga diminta mengarahkan ASN di instansinya agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berikut bentuk aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin:

1.    Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

2.    Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan.

3.    Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram dan sejenisnya).

4.    Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

5.    Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

  1. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin 1 dan 2 dengan memberikan like, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial.

ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat dan ASN yang melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan. Penjatuhan hukuman disiplin itu dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh ASN tersebut.  PPK Instansi wajib menjatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Oleh : Hanni Susanty, S.Pd

Penyuluh Sosial Pertama Dinas Sosial Provinsi Bengkulu


Bagikan :