Deradikalisasi dan Disengangement Sebagai Pendekatan Psikososial dalam Penanganan Eks Napiter

Deradikalisasi dan Disengangement Sebagai Pendekatan Psikososial dalam Penanganan Eks Napiter


Latar Belakang

Upaya Pemerintah dalam menabuh genderang perang melawan tindak terorisme, dimana awalnya pemerintah memilih strategi penindakan melalui hard approach (pendekatan kekerasan) yaitu dengan melakukan penindakan dan penegakkan hukum, menggerakkan aparat kepolisian khususnya Densus 88 serta melakukan eksekusi hukuman mati nampaknya belum mampu meminimalisir aksi-aksi terorisme.

Menurut Ansyaad Mbai, mantan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNT) berpandangan bahwa strategi tersebut belum cukup, sebab ideologi radikalisme adalah akar dari terorisme yang memaksakan kehendak dan menyebabkan munculnya gerakan teror yang terus tumbuh di masyarakat (Hermastuti, 2016). Mencermati fenomena tersebut, penulis pun juga memiliki pandangan yang sama, sebab dengan pendekatan kekerasan tersebut justru dapat menimbulkan rasa dendam berkelanjutan terhadap aparat yang menembak mati para anggota teroris dan juga dapat mengakibatkan terputusnya akses informasi mengenai jaringan teroris yang lain, bahkan bisa jadi melahirkan anggota terorisme yang baru dari keluarga napi eks terorisme. Maka dari hal inilah penulis melihat perlunya penangananan soft approach yaitu mengupayakan deradikalisasi dan disengagement terhadap eks narapidana teroris dengan harapan melakukan pembinaan (treatment) dengan mencari hubungan sebab akibat antara aksi kekerasan dengan kondisi ekonomi, pemahaman keagamaan, pendidikan, lingkungan sosial, maupun kehidupan masa lalu yang membentuk kesadaran dan mencegah kemunculan teroris-teroris baru sebagai upaya spesifik yang direncanakan dalam melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial.

 

Deradikalisasi

Kata deradikalisasi secara umum yang kita tahu bersama merupakan kontra dari kata radikal dengan makna mencegah tindak kekerasan. Kata deradikalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “deradicalisation” yang kata dasarnya “radical”. Kata radikalisasi sering digunakan untuk menggambarkan proses dimana individu mentransformasi pandangan mereka terhadap dunia dari kondisi suatu masyarakat yang cenderung “normal” menuju masyarakat yang cenderung “ekstrim”. Dalam beberapa kasus, individu tersebut kemudian akan melibatkan diri mereka kedalam tahap berikutnya yaitu melakukan tindakan-tindakan kekerasan (Farid Septian, 2010)

Sedangkan makna deradikalisasi menurut Sandler (2005) adalah segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner dengan menggunakan tinjauan dari berbagai sudut pandang ilmu seperti hukum, psikologi, agama, sejarah, dan ilmu rumpun yang relevan secara terpadu bagi mereka yang dipengaruhi atau terpapar paham radikal atau pro terhadap kekerasan. Dalam hal ini mereka bisa termasuk: napi terorisme (napiter), eks napiter, keluarga napiter, simpatisannya, dan juga dimungkinkan terjadi pada masyarakat umum.

Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat tindak terorisme maupun bagi simpatisannya. Program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi radikal dalam diri teroris atau memutus akses penyebaran ideologi itu, sehingga dalam pelaksanaannya deradikalisasi perlu dilakukan proses reorientasi ideologi teroris untuk bisa hidup dengan sejahtera, damai, dan menjauhi segala tindakan yang dapat memunculkan perilaku teror dan keresahan di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka deradikalisasi ini seyogyanya bukan hanya pada tataran konsep tanpa adanya internalisasi reorientasi ideologi radikal, sebab perubahan dari sifat yang normal ke kondisi cenderung ekstrim inilah yang nantinya bisa memunculkan bumerang ditengah kehidupan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang kondusif bisa terganggu dengan munculnya paham ekstrimisme atau radikalisme atau kata lain disebut sebagai teroris yang meneror dan menakuti masyarakat dengan pengancaman bom hingga peledakan tempat ibadah, diskotik, hotel, hingga sarana umum yang nantinya menjadikan orang-orang tidak bersalah menjadi korban kebiadaban mereka. Adapun upaya pemerintah yang melakukan penindakan dengan pendekatan “hard power” misalnya dengan mengeksekusi mati pelaku utama bom bali 2002 (trio bom bali) yaitu Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlash disinyalir melahirkan teroris-teroris baru disebabkan adanya sifat dendam dari pihak keluarga atau jaringan anggota teroris yang ditinggalkan. 

Saat berbicara tentang radikalisasi teroris maka perlunya upaya deradikalisasi dengan tujuan merubah seseorang dari perilaku destruktif secara lebih soft dengan menetralisir adanya paham radikal dengan berbagai pendekatan seperti moderasi agama, hukum, politik, kesejahteraan sosial, dan budaya

 

Disengagement

Pada bahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa deradikalisasi mengarah pada upaya menetralisir dan moderatisasi ranah pemikiran (ideologi), sedangkan disengagement merupakan jalan yang ditempuh untuk memutus ikatan terhadap kelompok teroris (lingkaran komunitas) dengan jalan tanpa melakukan tindakan represif atau kekerasan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Hochschild tahun 1975 yang menggunakan pendekatan psikologis mencoba menjelaskan: fenomena berubahnya individu menjadi “menyendiri” terpisah dari lingkungan (sosial). Disengagement disusun berdasarkan asumsi adanya hubungan saling mempengaruhi antara individu dengan lingkungannya ataupun sebaliknya, kemudian menggambarkan penarikan diri seseorang dari lingkungan tersebut sesuai dengan konsep culture-free dari yang sebelumnya culture-bound.

Teori tersebut kemudian berkembang, salah satunya yang dikemukakan oleh Albert Bandura dengan teorinya moral disengagement. Bandura mengembangkan teori ini untuk menganalisa perilaku individu. Menurut Bandura, sumber prinsipil dari tindakan destruktif seseorang karna adanya dorongan yang tidak terkendali. Konsekuensinya, proses psikologis pada diri seseorang terbukti dapat di-disengage dan difusi dari kelompok dalam mekanisme regulasi internal untuk mengendalikan kekerasan (proses self-regulatory).

Teori ini dapat dikembangkan dan digunakan untuk menyusun kebijakan penanggulangan terorisme. Menutur Horgan: aksi teroris merupakan hasil dari proses interaksi dalam suatu kelompok terror, juga dapat memberikan semangat baru bagi anggota kelompok dan daya tarik sendiri bagi calon anggota untuk membangun komitmen dan terikat lebih erat. Untuk itu, aksi teror harus dicegah dengan menarik “keluar” pelaku dari apa yang akan dikerjakannya.

Deradikalisasi dan disengagement diterapkan secara bersama sebagai counter terrorism yang berfokus pada pendekatan psiko-sosial dimana disengagement diarahkan pada perubahan perilaku seperti keluarnya seseorang dari kelompoknya atau perubahan aturan hidup seseorang terhadap kelompoknya. Sedangkan deradikalisasi lebih pada perubahan kognisi atau perubahan mendasar pada pemahaman (ideologi).

Horgan mengartikan disengagement sebagai “melepaskan” atau “meninggalkan” norma sosial yang dianut bersama (kelompoknya), nilai-nilai, sikap, dan aspirasi yang ditanamkan selama menjadi bagian dari kelompok teroris. Upaya disengagement difokuskan pada bagaimana individu tersebut keluar dari kelompoknya atau tidak memilik kekerasan sebagai jalan mencapai tujuannya. Lebih lanjut, Horgan membagi ranah disengagement secara psikologis dan fisik. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi disengagement secara psikologis yaitu:

a.      Adanya pengaruh negatif akibat dari keberlangsungannya sebagai anggota kelompok.

b.      Adanya perubahan prioritas yang muncul karena mereka merasa tidak diterima oleh masyarakat atau negara dimana perlakuan tersebut berbeda sebelum menjadi teroris.

c.      Tumbuhnya rasa keraguan dan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan tentang apa yang dicita-citakan bila menggunakan jalan yang selama ini ditempuh.

 

Faktor-faktor psikologi inilah yang dapat dijadikan pintu masuk guna menarik keluar anggota kelompok teroris dari perbuatan radikalnya. Hal ini memerlukan pendekatan persuasif kepada individu pelaku tindak terorisme guna memunculkan kesadaran tentang dampak negatif yang dia atau keluarganya akan rasakan akibat si individu tersebut bergabung dengan kelompok teror. Pengalaman tidak menyenangkan terutama apa yang dia rasakan selama hidup dalam persembunyian, terpisah dari keluarganya, hidup dikucilkan oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu, rasa empati terhadap sesama manusia juga dapat dibangkitkan dalam fase ini, selain diberi pemahaman bahwa masih ada strategi lain yang dapat digunakan guna mencapai tujuan dan cita-cita perjuangan tanpa harus harus melakukan kekerasan. Adanya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan sebagai konsekuensi dari keterlibatan mereka dalam kelompok teroris inilah diistilahkan Horgan sebagai benih disengagement secara psikologis.

Adapun disengagement secara fisik lebih mudah untuk diketahui, yaitu ketika orang tersebut telah mengalami perubahan nilai dan sikap dari dalam dirinya yang ditandai dengan tidak lagi melibatkan diri dalam aksi kekerasan, tanpa harus merubah atau mengurangi dukungannya terhadap kelompok. Hal ini dapat dipengaruhi antara lain oleh:

a.      Ketakutan terhadap penegak hukum atau ancaman hukuman.

b.      Adanya tekanan dari kelompok akibat mengabaikan perintah, mungkin mendapat kecaman atau bahkan dieksekusi (dibunuh).

c.      Dipindahtugaskan ke aktivitas lainnya di kelompok.

d.      Ditolak atau dijauhkan dari aktivitas gerakan atau perjuangan kelompoknya.

e.      Perubahan dari prioritas sebagai bagian dari psychological disengagement.

 

Jadi inti dari disengagement ini adalah tidak hanya menyaratkan mereka keluar dari kelompok lalu meninggalkan secara penuh apa yang telah mereka peroleh dari kelompok tersebut, namun yang terpenting disini adalah dengan adanya perubahan perilaku. Sederhananya adalah para eks napiter mampu menyesuaikan sikap dan nilai mereka dengan kembali hidup normal dan bisa melakukan reintegrasi atau berdampingan dengan masyarakat pada umumnya.

 

Kesimpulan

Beberapa cara pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir aksi terorisme seperti pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNT) dan Densus 88 untuk melakukan penindakan terhadap narapidana terorisme maupun keluarga tindak pidana terorisme bisa berefek pada penguatan identitas teroris dan menimbulkan persepsi negatif terhadap tindakan aparat berpengaruh pada semangat balas dendam. Pendekatan soft approach bisa dibangun sebagai upaya lain dalam menanggulangi dan mencegah tindak terorisme seperti proses deradikalisasi dan disengagement dengan maksud untuk tidak sekedar mengubah mindset eks napiter dari paham radikal menuju mindset inklusif tetapi juga mampu melepaskan diri berupa nilai dan sikap agar tidak kembali menjadi bagian dari jaringan terorisme. Pendekatan-pendekatan ini juga harus dibarengi dengan aksi pemerintah untuk merangkul organisasi masyarakat, institusi pendidikan, hingga keluarga dan simpatisan eks napiter dengan harapan dapat memberi pencerahan dan pencegahan agar mereka tidak terjun kedalam aksi teror dan membendung akses informasi yang memunculkan benih-benih paham radikal.

 

Referensi

Bandura, Albert. Mekanisme Merenggangnya Moral, dalam Walter Reigh yang diterjemahkan Sugeng Haryanto, Origin of Terrorism Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi, dan Sikap Mental. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

 

Horgan, John. The Psychology of Terrorism. London and New York: Routledge: 2005

 

Hermastuti. 2016. “Respons Organisasi Islam Transnasional di Indonesia terhadap Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNT)”. Journal of International Relations 2, 1: 122-130.

 

Hochschild, Arlie Russell. “Disengagement Theory: A Critique and Proposal”. American Sociological Review, Vol. 40, No. 5 (Oct., 1975), pp. 553-569. American Sociological Association www.jstor.org/stable/2094195.

 

Sandler, Todd. Collective versus Unilateral Responses to Terrorism, Public Choice, Vol. 124, Jul., 2005

 

Septian, Farid. 2010. “Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.” Jurnal Kriminologi Indonesia 7, 1: 108-133.

 

 

Penulis: Alamsyah, S.ST., S.Psi., MSW

 

·     Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Prov. Sulawesi Selatan

·     Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) Tamalanrea Makassar

 


Bagikan :