Bentuk Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Bentuk Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan pengemis (gepeng) merupakan permasalahan sosial yang dialami hampir semua kabupaten dan kota-kota besar di Indonesia. Penampakan gepeng di lampu merah jalanan kota, tempat wisata, pasar maupun berkeliling di sekitar perumahan warga bukan lagi wajah baru. Gelandangan dapat diartikan sebagai orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup menggelandang di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Depsos, 2003).

Sepintas keberadaan gepeng tidak menimbulkan permasalahan secara langsung, akan tetapi apabila ditilik lebih lanjut gepeng dapat meresahkan masyarakat, menimbulkan gangguan kamtibmas, dan mencemari lingkungan. Kehadiran gepeng dianggap sebagian orang menganggu keamanan saat di tempat umum karena tidak jarang gepeng meminta uang dengan memaksa, mengotori lingkungan serta memiliki citra negatif bagi masyarakat luas. Ciri-ciri gepeng yang mudah dijumpai adalah gepeng tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah- pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, berusia produktif hingga lansia, sebagian terdapat yang membawa balita, serta meninggalkan daerah asal di pedesaan untuk berpindah ke daerah perkotaan.

Banyak ditemukan gepeng yang berada di kota-kota besar adalah warga pendatang dari pedesaan. Alasan menjadi gepeng juga bermacam-macam. Mulai dari sulitnya mencari pekerjaan di daerah pedesaan, lahan tanah yang tandus dan gersang sehingga tidak dapat bercocok tanam, serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang menyebabkan seseorang berpindah ke daerah perkotaan untuk menjadi gepeng. Urbanisasi dilakukan karena kota dirasa menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi para gepeng. Tidak seperti daerah pedesaan yang minim lapangan pekerjaan dan perekonomian yang relatif sepi, daerah perkotaan dianggap paling cocok untuk dijadikan tujuan menjadi gepeng.

Model dan cara menggepeng juga beragam. Ada yang membawa balita, ada yang membawa tulisan di kardus, atau hanya sekadar membawa tempat minum gelas plastik bekas sebagai tempat untuk menaruh uang. Bagi gepeng yang membawa balita, balita dianggap bernilai ekonomi karena dengan membawanya tingkat belas kasihan orang yang melihat akan lebih tinggi dibandingkan yang tidak membawa balita. Terlibatnya balita di dalam menggepeng sudah tergolong sebagai bentuk eksploitasi anak yang bermuara pada lahirnya pekerja anak ketika balita tumbuh menjadi anak-anak. Mental miskin dan malas yang melekat pada gepeng menjadikan proses ini diturunkan secara turun menurun kepada generasi berikutnya.

Munculnya gepeng tidak dapat lepas dari tingginya angka kemiskinan. Akar dari segala permasalahan sosial adalah kemiskinan, di mana kemiskinan  merupakan hal yang kompleks dan multidimensional. Kemiskinan dapat melahirkan problem social lain seperti :  anak terlantar, lansia terlantar, rumah tidak layak huni, dan keluarga  rawan sosial ekonomi salah satunya adalah munculnya gepeng. Kemiskinan dimaknai sebagai suatu kondisi ketidakberdayaan yang dialami oleh seseorang, sekelompok orang atau suatu masyarakat baik secara ekonomi, sosial, psikis, politik maupun budaya dalam mewujudkan kehidupan yang layak secara manusiawi dan bermartabat. Definisi kemiskinan yang multidimensional ini dapat diartikan bahwa kemiskinan dapat terjadi karena beragam faktor tergantung dari sudut pandang mana yang akan dikaji.

Merujuk dari Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 68/Huk/2017 tentang Penetapan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis Tahun 2017, angka gepeng mencapai 55.445 di tahun 2017 skala nasional. Jumlah ini tentu sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, karena sudah berlalu sejak empat tahun yang lalu. Populasi gepeng cenderung meningkat, akan tetapi untuk memastikan validitas data jumlah gepeng pemerintah mengalami kesulitan mengingat mobilitas gepeng yang sangat tinggi. Gepeng berbaur dengan masyarakat, mereka hidup selayaknya masyarakat pada umumnya. Hanya saja dalam memenuhi kebutuhan dasar, gepeng bekerja dengan cara yang tidak diterima oleh nilai dan norma sosial yang terdapat pada masyarakat luas. Gepeng hidup dalam kepasrahan dan kemalasan. Menggepeng dianggap sebagai profesi yang mudah, tidak memerlukan keterampilan, serta tidak perlu modal apa-apa. Hanya perlu wajah memelas, baju lusuh dan menengadahkan tangan sambil meminta-minta, para gepeng sudah bisa mendapatkan uang.

Menurut buku Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya gepeng, yaitu:

1.      Tingginya tingkat kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.

2.      Rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

3.      Kurangnya keterampilan kerja. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.

4.      Faktor sosial budaya.

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gepeng, yaitu :

a.     Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.

b.     Sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.

c.     Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian (Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI, 2005 : 7-8). 

 

Keberadaan gepeng yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial masyarakat serta gangguan yang ditimbulkan akibat adanya gepeng menjadi penyebab perlunya usaha-usaha dari pemerintah sebagai bentuk penanganan gepeng. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis BAB II Pasal 2, penanggulangan gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif. Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok  masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis. Usaha preventif dapat dilakukan dengan penyuluhan dan bimibingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal dan peningkatan derajat kesehatan. Selanjutnya, usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. Usaha represif meliputi : razia, penampungan sementara untuk diseleksi, dan pelimpahan. Sedangkan usaha rehabilitatif meliputi usaha-uasha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial gepeng dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitatif ini dilaksanakan melalui Panti Sosial.

Usaha-usaha penangangan gepeng terus diupayakan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan peningkatan populasi gepeng di Indonesia. Karena berawal dari gepeng dapat melahirkan masalah-masalah sosial lainnya yang cenderung merugikan. Walaupun dalam pelaksanaannya sangat kompleks dan harus melibatkan berbagai instansi untuk mendukung upaya-upaya penanganan gepeng, segala usaha terus dilaksanakan sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam penanganan gepeng di Indonesia.


ditulis oleh : Afsya Oktafiani Hastuti

 

Referensi :

 

Departemen Sosial. 2003. Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta : Badiklit Kesos

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. 2005. Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. Jakarta : Departemen Sosial RI

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 68/Huk/2017 Tentang Penetapan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Tahun 2017

Kuntari, S. & Hikmawati, E. 2017. Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Pengemis

(Gepeng). Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume 41. Yogyakarta : B2P3KS. Diakses dari file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2272-8029-1-SM.pdf.

(22 Agustus 2021)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

 

 


Bagikan :