Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)

Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)


 

Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan program rehabilitasi sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial yang dimaksud dengan program rehabilitasi sosial (progres) adalah program yang bersifat holistik, sistematik, dan terstandar guna mengembangkan fungsi sosial yang meliputi kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial untuk klaster anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan kewenangan tersebut Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mempersiapkan dan melaksanakan serta melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada tingkat pusat, melalui penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta koordinasi di daerah. Selain itu, untuk menyelenggarakan upaya pencegahan terhadap tindakan diskriminatif pada PPKS maka Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melakukan kampanye penyadaran masyarakat, serta penguatan sumber dan potensi masyarakat melalui bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan PPKS.

Sedangkan di tingkat daerah, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berupa memberikan layanan langsung di masyarakat sebagai wujud penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak PPKS. Secara teknis upaya tersebut dilakukan melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Pelaksanaan ATENSI tersebut bertujuan untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, dan komunitas. Pelaksanaan dilakukan oleh balai besar/balai/loka Rehabilitasi Sosial dan dapat bermitra dengan unit pelaksana teknis daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor   16   Tahun   2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, dijelaskan bahwa ATENSI adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas. 

ATENSI menitik beratkan pada perubahan paradigma dari pelayanan sosial sektoral/fragmentaris menjadi pelayanan sosial terpadu dan berkelanjutan (one stop services/ single window services); menjangkau seluruh warga yang mengalami masalah sosial (universal approach) & strategi inklusif; merespon masalah aktual secara komprehensif, terstandarisasi dan professional, sehingga siapapun PPKS yang mengalami permasalahan sosial akan mendapatkan layanan. Pelaksanaan ATENSI dilakukan secara sistematis dan terstandar mengutamakan pencegahan serta mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga serta masyarakat,

Layanan atensi dilakukan dengan menggunakan metode manajemen kasus dalam praktek pekerjaan sosial. Manajemen kasus merupakan salah satu metode intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial yang ditujukan untuk memberikan  pelayanan komprehensif dalam menangani kebutuhan dan permasalahan yang  berkaitan dengan permasalahan  medis dan psikososial (Brooks, 2010; Tristanto, 2020). Terkait dengan ATENSI, manajemen kasus dilaksanakan sebagai suatu langkah sistematis untuk mengatur dan melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan/atau kesejahteraan yang kompleks secara tepat, sistematis, dan tepat waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan.

Pelaksanaan manajemen kasus yang baik memerlukan seorang manajer kasus dan pola penanganan setiap klien yang mungkin berbeda-beda. Praktek manajemen kasus menjadi praktek profesional karena penanganan PPKS tidak saja dilakukan oleh seorang pekerja sosial namun ditangani pula oleh ahli/profesi lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan penanganan setiap kasus PPKS. Manajemen kasus juga memerlukan sistem referal/rujukan yang baik dan sistem jaringan pelayanan dengan lembaga lain yang mudah di akses klien (Susilawati,2015). Penggunaan manajemen kasus memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut:

1.     Manajemen kasus memungkinkan penyelesaian kasus secara sistematik karena setiap tahapan jelas dan terkontrol oleh supervisi dan monitoring

2.     Penyelesaian kasus yang holistik dan komprehensif karena akan dibahas secara komprehensif dalam proses pembahasan kasus (case conference).

3.     Manajemen kasus menjamin PPKS memperoleh layanan sesuai dengan kebutuhannya karena jejaring yang dibangun oleh sistem manajemen kasus yang melibatkan multi sektoral.

Bisnis proses dalam mekanisme program ATENSI secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 1

Bisnis Proses Asistensi Rehabilitasi Sosial

 

 

 

 

 

 

 

           

Sumber: Paparan Dirjen Rehabilitasi Sosial

 

Berdasarkan bagan di atas tergambar bagaimana tahapan ATENSI dilaksanakan dari tahap awal yaitu akses masuk penanganan klien sampai dengan pasca layanan dan terminasi. Fasilitasi akses masuk pada layanan ATENSI adalah berdasarkan rujukan atau referral, adanya laporan maupun hasil dari outreach yang kemudian akan direspon masuk pada tahapan pendekatan dan kesepakatan (intake dan engagement) yaitu tahapan awal penanganan klien dalam proses rehabilitasi sosial. Pada tahap intake dan engagement ini dilakukan asesmen awal, dan kesepakatan dengan penerima manfaat untuk memperoleh layanan. Pada tahapan ini juga dapat dilakukan respon darurat bila memerlukan intervensi krisis yaitu penanganan dengan segera karena klien berada dalam kondisi yang memerlukan pertolongan dengan segera, misal pertolongan medis, dukungan psikososial atau tempat yang aman/rumah aman.

Tahapan selanjutnya adalah asesmen komprehensif yang merupakan asesmen lanjutan yang bertujuan untuk memahami secara lebih detail kondisi objektif dari permasalahan dan potensi penerima manfaat. Asesmen komprehensif akan menjadi dasar perencanaan dalam ATENSI.

Perencanaan ATENSI adalah tahap selanjutnya setelah selesai dilakukan asesmen komprehensif. Perencanaan bertujuan untuk menentukan tindakan atau layanan yang paling tepat diberikan. Pada tahap perencanaan ini ditentukan klien akan mendapatkan layanan berbasis keluarga, berbasis komunitas atau berbasis residensial, serta kebutuhan utama apa yang diperlukan oleh penerima manfaat.

Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat di keluarga, komunitas maupun di residential dengan layanan sesuai kebutuhan penerima manfaat. Layanan dengan tujuh komponen yaitu  pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan/pengasuhan sosial, terapi, dukungan keluarga, keterampilan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial atau dukungan aksesibilitas.

Akhir layanan pada bisnis proses ATENSI adalah terminasi dan pasca layanan. Terminasi yaitu kegiatan pengakhiran atau pemutusan hubungan layanan rehabilitasi sosial terhadap penerima manfaat. Pasca layanan adalah layanan yang dilakukan setelah terminasi berupa evaluasi kondisi penerima manfaat dan pemberian dukungan bila masih diperlukan. Pasca layanan setelah terminasi dapat dilakukan berupa bantuan stimulan seperti usaha kemandirian untuk layanan after care, agar penerima manfaat dapat menerapkan keterampilan yang didapatkan selama layanan ATENSI.

Pelaksanaan proses rehabilitasi sosial melalui ATENSI menerapkan praktik supervisi untuk memastikan dalam setiap tahapan layanan dilakukan dengan tepat dan bila ada hambatan cepat terselesaikan.


Oleh : Aris Tristanto

 

Daftar Pustaka

 

Brooks, D. M. (2010). HIV-related case managementHandbook of HIV and social work, 77-88

Kementerian Sosial RI. (2020). Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial  (ATENSI) Penyandang Disabilitas Tahun 2020. Jakarta: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor   16   Tahun   2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

Susilawati, E. (2015). Manajemen Kasus Bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Di Rumah Perlindungan Sosial Phala Martha Sukabumi. Pekerjaan Sosial11(2).

Tristanto, A. (2020). Manajemen Kasus Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) oleh Pekerja Sosial. Diakses dari https://puspensos.kemensos.go.id/manajemen-kasus-orang-dengan-hiv-dan-aids-odha-oleh-pekerja-sosial. (29 September 2021)

 


Bagikan :