Apakah Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis Sudah Berjalan dengan Baik ?

Apakah Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis Sudah Berjalan dengan Baik ?


 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Sosial, tercatat pada tahun 2012 jumlah bahwa gelandangan di Indonesia mencapai 18.599 orang dan jumlah pengemis mencapai 178.262 orang (Kementerian Sosial RI, 2014). Angka tersebut masih perlu diteliti kembali, mengingat kelompok gelandangan dan pengemis ini memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga data riilnya dapat saja lebih tinggi (Kementerian Sosial RI, 2014). Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti halnya kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya ketrampilan kerja, lingkungan, sosial budaya, kesehatan.

 Definisi gelandangan itu sendiri adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara di tempat umum, sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.

Sebagai sebuah Negara yang terus berkembang dan semakin maju, Indonesia menghadapi banyak permasalahan sosial yang berkaitan dengan kehidupan jalanan, termasuk Provinsi Bengkulu khususnya Kota Bengkulu yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Bengkulu, tidak terlepas dari fenomena permasalahan sosial di jalanan. Selain permasalahan anak jalanan, masalah sosial jalanan lainnya juga harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah, seperti masalah gelandangan dan pengemis.

Pemerintah Kota Bengkulu melalui visi dan misi nya berupaya memajukan kesejahteraan setiap warganya, hal ini terkait dengan terwujudnya Kota Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat. Berdasarkan visi dan misi tersebut Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis.

Gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitas penggelandangan dan pengemisan pada Jalan-jalan protokol di Kota Bengkulu mulai meresahkan sehingga aktivitas penggelandangan dan pengemisan ini berakibat pada terganggunya ketertiban umum. Keberadaan gelandangan dan pengemis cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain, ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Pengaturan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis mutlak diperlukan sehingga keberadaan mereka yang mengganggu ketertiban umum dapat ditekan seminimal mungkin.

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis di jalanan, angkutan umum, lingkungan perumahan atau tempat umum lainnya baik secara sendiri maupun bersama-sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, maka Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan Perda terkait upaya penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2007. Namun apakah dengan diterbitkannya Perda yang mengatur tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bengkulu  tersebut sudah mampu mengatasi permasalahan di jalanan? Apakah Perda tersebut sudah berjalan dengan baik?

Berdasarkan Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota sudah  diatur dengan jelas. Penanganan permasalahan sosial gelandangan dan pengemis di luar panti menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dalam bentuk respon reaktif dengan mengadakan razia secara berkala. Namun realitanya masih sungguh jauh dari yang diharapkan. Para gelandangan dan pengemis masih saja terlihat menghiasi jalanan, mereka hanya menghilang sesaat ketika diadakan razia saja, setelah itu mereka mulai bermunculan kembali bagaikan jamur di musim hujan.

Peraturan Daerah yang telah di buat dalam penanganan pengemis, gelandangan dan anak jalanan diharapkan dapat mengurangi keberadaan pengemis, gelandangan dan anak jalanan. Tetapi nyatanya Peraturan Daerah yang dibuat belum efektif atau belum tercapai secara maksimal. Implementasi Peraturan Daerah dapat dikatakan belum efektif, yaitu dengan tidak sesuainya dengan penilaian kinerja implmenetasi yang baik. Menurut buku yang ditulis oleh Purwantoro dan Sulistyastuti (2012) dalam implementasi memiliki tahapan-tahapan dalam pencapaian tujuan suatu kebijakan, yaitu: 1). Input kebijakan; 2). Proses atau kegiatan dan output kebijakan; 3). hasil jangka awal; 4). hasil jangka menengah; 5). Masil jangka panjang. Dalam poin kedua yaitu proses atau kegiatan dan output kebijakan merupakan hal yang penting dalam penilaian implementasi tersebut berhasil atau gagal.

Dari pihak Pemerintah telah menerbitkan peraturan daerah yang berisi tentang penanganan gelandangan dan pengemis dengan maksud agar tidak ada lagi pengemis. Pemerintah akan melakukan langkah langkah preventif, koersif dan rehabilitatif demi mensejahterakan kehidupan pengemis dengan memberikan pelatihan khusus agar mempunyai motivasi untuk berjuang hidup, tidak mengandalkan belas kasih orang lain, namun dengan melakukan sesuatu seperti bekerja. Pemerintah juga memberikan sanksi bagi siapa saja yang masih berbelas kasih memberikan uang kepada pengemis. Hal ini dilakukan Pemerintah untuk memberikan efek putus asa bagi pengemis agar berhenti mengemis dan mengikuti program pelatihan khusus yang disediakan oleh Pemerintah guna bertahan hidup, seperti program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 A mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Isi dari Undang-Undang Dasar tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa setiap orang berhak untuk melakukan apapun untuk mempertahankan kehidupannya. Seperti yang dilakukan pengemis dengan melakukan perbuatan tersebut untuk bertahan hidup. Perbuatan mengemis untuk mempertahankan hidup terus dilakukan meskipun dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dilarang, dalam Pasal 504 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 505 ayat (1) dan (2) tentang pelanggaran ketertiban umum dengan ketentuan bahwa :

Pasal 504

1)    Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

2)    Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505

1)    Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

2)    Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan

Berdasarkan data di atas, maka diperlukan adanya suatu tindakan dari Pemerintah dan penegak hukum untuk mengurangi dan mencegah adanya pengemis khususnya di Kota Bengkulu. Keberadaan Perda sebagai legitimasi bagi pemerintah dalam penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis masih dirasakan kurang efektif dalam pelaksanaannya. Jumlah gelandangan dan pengemis tidak juga berkurang, bahkan semakin banyak saja tatkala si manusia silver turut hadir manjadi tamu baru di kehidupan jalanan. Merujuk pada kondisi ini, bisa kita simpulkan bahwa penerapan Perda dan kolaborasi antar instansi masih saja belum bisa menyelesaikan penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis. Lalu bagaimana menyikapinya? Mungkin perlu menganalisis implementasi Perda terkait gelandangan dan pengemis di Kota Bengkulu serta mengkaji lebih dalam terkait peran Dinas Sosial Kota dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis dan bentuk dukungan serta kendala apa saja yang dihadapi di lapangan, sehingga upaya ini belum menunjukkan hasil yang signifikan.


Oleh : Dehan Rafflesia

 

 


Bagikan :