Alternatif Solusi Penanganan Gelandangan & Pengemis di Kota Bandung


Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Di Indonesia sendiri kemiskinan masih menjadi masalah yang belum bisa teratasi. Keberadaan gelandangan dan pengemis adalah salah satu dampak dari kemiskinan. Masa pandemic seperti saat ini yang tidak bisa diprediksi kapan berakhir memberi dampak pengangguran meningkat dan pendapatan rumah tangga menurun. Sulitnya mendapatkan pekerjaan tidak sedikit orang yang menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara mengemis dan tinggal berpindah-pindah atau yang sering disebut dengan gelandangan.

Keberadaan gelandangan dan pengmis di Indonesia menjadi fenomena yang sering kali ditemui di jalanan terkhusus di kota-kota besar. Berdasarkan data dari Pusat Data Informasi Kementerian Sosial yang mencatat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah gelandangan dan pengemis meningkat sebanyak 17%, data tersebut pada tahun 2012 (Wismoyojati, 2012). Pada tahun 2019 Kementrian Sosial RI memproyeksikan populasi gelandangan dan pengemis di seluruh Indonesia mencapai 77.500 orang yang tersebar di berbagai Kota khususnya di Kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Kota lainnya. Jumlah tersebut fluktuatif karena sulit dilakukan pendataan bahkan jumlahnya cenderung naik pada hari-hari besar khususnya hari besar keagamaan seperti hari raya. Mengingat gelandangan dan pengemis yang hidup berpindah-pindah cukup menyulitkan dalam melakukan pendataan maka sangat dimungkinkan terjadinya fenomena gunung es hanya sebagian kecil yang terdata dari jumlah yang sebenarnya.

Di provinsi Jawa Barat berdasarkan data tahun 2019 dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat terdapat 12.676 orang gelandangan dan pengemis. Kabupaten Indramayu menjadi daerah dengan jumlah terbanyak geladangan dan pengemis yaitu 2.350 orang gelandangan dan pengemis. Sementara jumlah gelandangan dan pengemis di tingkat Kota, Kota Bandung menempati urutan teratas dengan 263 orang gelandangan dan pengemis yang tercatat oleh BPS Provinsi Jawa Barat berdasarkan data pada tahun 2018. Berdasrkan informasi dari Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung yang dimuat oleh media elektronik sebanyak 2.800 PMKS berada dijalanan Kota Bandung, dari 2.800 PMKS yang telah ditangani tersebut didominasi oleh pengamen jalanan.

Tulisan ini merupakan hasil praktikum penulis pada mata kuliah analisis kebijakan sosial dengan metode analisis data sekunder.

Gelandangan & Pengemis

Anon dalam (Baktiawan 2017) mengatakan bahwa gelandangan merupakan sekelompok masyarkat yang seringkali ditemukan dalam keadaan tidak lazim dibeberapa tempat seperti dibawah jembatan, lorong atau gang sempit. Untuk mempertahankan hidupnya gelandangan berusaha mencari uang dengan berbagai macam cara mulai menjadi pemulung, pengemis, atau menjadi pengamen. Definisi gelandangan berdasarkan Departemen Sosial RI tahun 1992 dalam (Mardiyati 2015) gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tepat di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Ongkoham (1988) mendefinisikan gelandangan yaitu orang yang selalu mengembara, tidak memiliki pekerjaan, dan makan disembarang tempat.

Penyebab Keberadaan Gelandangan & Pengemis

Secara garis besar faktor penyebab keberadaan gelandangan dan pengemis yaitu :

1.     Faktor Internal

Faktor ini berasal dalam keadaan individu yang mendorong mereka untuk menggelandang dan mengemis. Faktor internal ini meliputi kemiskinan, keluarga, cacat fisik, rendahnya keterampilan, rendahnya pendidikan dan sikap mental.

2.     Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berada diluar diri individu seperti lingkungan, letak geografis, dan lemahnya penanganan masalah gelandangan dan pengemis..

Kebijakan Penangan Gelandangan & Pengemis

Pada bulan Agustus tahun 2019 Kota Bandung resmi menerapkan peraturan daerah tentang keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, pada perda tersebut khusus pada pasal 16 membahas mengenai permasalahan gelandangan dan pengemis, salah satu ayat pada pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang masih memberi dengan suka rela kepada gelandangan dan pengemis akan dikenakan sanksi berupa pembebanan denda sebesar 500 ribu rupiah.

Kendala Penerapan Kebijakan

1.     Mudahnya masyarakat memberikan uang pada gelandangan dan pengemis yang ditemuinya menjadi faktor penyebab menjamurnya gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Kota Bandung pada Agustus 2019 lalu menetapkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2019. Peraturan daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2019 tersebut mengenai kemanan dan ketertiban masyarakat, pasal 16 khusus membahas mengenai permasalahan gelandangan dan pengemis, tentang sanksi denda bagi masyarakat yang memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis tidak cukup memberi dampak pada penurunan gelandangan dan pengemis.

2.     Daya tarik Kota yang semakin kuat bagi orang desa untuk mengadukan nasib namun minim keterampilan, seperti di Kota Bandung tidak hanya warga Kota Bandung melainkan dari Kota-kota lain yang sengaja datang ke Kota Bandung untuk mengemis yang sekaligus menggelandang karena tidak memiliki tempat tinggal. Berdasarkan data (Permana, 2020) yang dimuat oleh Tribun Jabar, 80% pengemis di Kota Bandung merupakan warga luar Kota Bandung.

3.     Motivasi masyarakat dalam memberi uang secara sukarela

Pengambilan keputusan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis merupakan sebuah bentuk perilaku menolong yang didasarkan pada rasa kashian, rasa iba, saling tolong menolong dan rasa empati kepada sesama. Berdasarkan hasil penelitian Adi Saputro (2011) persepsi masyarakat tentang gelandangan dan pengemis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan memberi pada gelandangan dan pengemis. Pengawasan dan aturan untuk menegakan perda tersebut dinilai lemah, gelandangan dan pengemis masih berkeliarkan dan masyarakat dengan sukarela memberi uang kepada mereka tanpa ada yang menegur. Masih banyaknya menyebabkan gelandangan dan pengemis yang berkeliaran mengganggu ketertiban umum dan keindahan.

4.     Penyaluran kerja eks gelandangan dan pengemis yang telah dibekali pelatihan keterampilan masih menemui kendala. Sementara untuk penyaluran kerja selama ini masih menghadapi kendala diantaranya adalah proses kerjasama dengan dunia industry yang mau menampung pun sulit.

Alternatif Solusi Kebijakan

Alternative ini penulis mempertimbangkan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di Kota Bandung berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Alternative kebijakan disusun praktikan juga berdasarkan hasil evaluasi kebijakan dan analisis permasalahan kebijakan yang telah praktikan uraikan pada poin sebelumnya. Berikut praktikan paparkan dua alternative kebijakan.

Alternative Kebijakan I

Nama Program  : Bandung KEMBANG (Bandung Kota Menuju Bebas Gelandangan)

Tujuan Porogram          :

1.     Pencegahan datangnya gelandangan dan pengemis dari daerah lain.

2.     Tersalurkannya eks gelandangan dan pengemis yang telah mendapat keterampilan ke dunia industry.

3.     Gelandangan dan pengemis yang telah selsai melakukan rehabilitasi termonitoring agar benar-benar tidak kembali ke jalanan.

Sasaran Program           :

1.     Gelandangan dan pengemis di Kota Bandung

2.     Masyarakat

3.     Dinas Sosial Daerah

4.     Dunia industri

5.     Lembaga pelatihan keterampilan

6.     TKSK/PSM.

Pelaksana Program        : Dinas Sosial

Langkah-Langkah Pelaksanaan Program :

1.     Penjangkauan dan pendataan gelandangan dan pengemis.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendata gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bandung sekaligus melakukan penjangkauan untuk ditindak lanjuti.

2.     Kerjasama dengan daerah asal gelandangan dan pengemis untuk melakukan pencegahan datangnya gelandangan dan pengemis ke Kota Bandung juga pemulangannya.

Gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Kota Bandung berdasarkan data 80% diantaranya merupakan bukan warga Kota Bandung, maka diperlukan kerjasama dengan daerah asal gelandangan dan pengemis untuk melakukan pencegahan dan juga pemulangan ke daerah asal untuk selanjutnya dibina oleh daerah asal gelandangan dan pengemis.

3.     Pengiriman ke balai pelatihan.

Setelah dilakukan penjangkauan dan asesmen gelandangan dan pengemis perlu mendapatkan pendidikan keterampilan untuk membekali mereka terjun ke dunia industri. Diperlukan kerjasama dengan balai pendidikan keterampilan, gelandangan dan pengemis yang telah terjangkau dilakukan asesmen minat untuk memilih keterampilan yang akan ditekuni.

4.     Program magang di dunia industri

5.     Deseminasi ke berbagai perusahaan mengenai eks gelandangan dan pengemis di dunia industri dan menjalin kerjasama.

Setelah diberikan pendidikan keterampilan, tantangan baru yang muncul yaitu sulitnya menemukan lapangan pekerjaan yang mau menampung. Untuk itu diperlukan deseminasi secara massif dari pemerintah keberbagai dunia usaha agar mau menampung dan mempekerjakan mantan gelandangan dan pengemis. Setelah selsai menempuh pendidikan keterampilan selanjutnya peserta pendidikan yang merupakan mantan gelandangan dan pengemis dilakukan uji kelayakan untuk dapat disalurkan ke dunia industri.

6.     Pengawasan atau monitoring gelandangan & pengemis yang berasal dari karangtaruna atau TKS/PSM.

Setelah selsai mendapatkan rehabilitasi eks gelandangan dan pengemis perlu mendapatkan monitoring atau pengawasan agar tidak kembali lagi menjadi pengemis dan menggunakan keterampilan yang telah di dapatkan untuk kegiatan ekonomi produktif. Monitoring dilakukan secara berkala kepada eks gelandangan dan pengemis.

Alternative Kebijakan II

Nama program  : Bandung TEPANG (Bandung Tertib Tanpa Gelandangan dan Pengemis)

Program ini berbentuk deseminasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis, program ini mengajak masyarakat untuk melapor apabila menemui gelandangan dan pengemis. Setiap warga yang melapor kepada petugas akan diberikan insentif, pemberian insetif bertujuan agar masyarakat tidak takut untuk melapor.

Tujuan Program : Menurunnya populasi gelandangan dan pengemis dengan masyarakat tidak memberi uang kepada gelandangan dan pengemis.

Kebijkan Program         :

Program ini berlandaskan pada peraturan daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2019 tentang Ketrtiban Umum, ketenraman dan perlindungan masyarakat.

Sasaran Program           :

1.     Masyarakat.

2.     Gelandangan dan pengemis

3.     Dinas Sosial

4.     Satpol PP

5.     Karangtaruna.

6.     TKSK/PSM

Pelaksanaan Program    :

Pelaksana program Bandung TEPANG yaitu seksi rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang dan tindak kekerasan Dinas sosial dan penanganan kemiskinan Kota Bandung sebagai pelaksanannya. Seksi rehabilitasi sosial tuna sosial sebagai penerima laporan dari masyarakat juga menindaklanjuti laporan terkait adanya gelandangan dan pengemis.

Langkah-Langkah Pelaksanaan Program

Persiapan          :

Masyarakat yang masih suka memberi kepada gelandangan dan pengemis menjadi salah satu penyebab menjamurnya gelandangan dan pengemis di Kota Bandung, untuk itu perlu dibentuk program agar masyarakat berani melapor dan tidak memberi kepada gelandangan dan pengemis. Pelaksanaan       :

1.     Deseminasi program kepada masyarakat

Deseminasi dilakukan melalui berbagai media online juga offline dengan memberdayakan RW, RT, PKK, juga karang taruna sebagai media edukasi kepada masyarakat. Selain deseminasi program, sekaligus dilakukan edukasi terkait dampak negative keberadaan gelandangan dan pengemis. Deseminasi dilakukan ditiap wilayah RW dengan memanfaatkan potensi sumber kesejahteraan sosial baik PKK ataupun karang taruna.

2.     Penyuluhan terkait dampak negative keberadaan gelandangan & pengemis kepada masyarakat

3.     Dinas sosial menerima laporan dari masyarakat.

Dinas sosial khususnya yang menangani tuna sosial sebagai penerima laporan, teknis pelaporan dapat melalui nomor hotline ataupun melalui media sosial yang sudah dipersiapkan. Pelaporan harus dilengkapi dengan beberapa persyarata  seperti foto tempat gelandangan dan pengemis yang ditemukan, kondisi lingkungan, identitas diri, dan lainnya.

4.     Menindak lanjuti laporan dengan menjangkau gelandangan dan pengemis yang dilaporkan.

Laporan yang diterima kemudian diverfikasi oleh penerima laporan dengan mendatangi langsung tempat yang dilaporkan. Kemudian melakukan penjangkauan kepada gelandangan dan pengemis selanjutnya mengikuti mekanisme penjangkauan.

5.     Pemberian pengahargaan kepada masyarakat yang berani melapor.

Setelah dipastikan data yang dilaporkan benar, masyarakat yang melaporkan diberi penghargaan berupa intensif dengan persyaratan harus ikut mengkampanyekan program ini diberbagai media sosial yang dimiliki.

Oleh : Olvia Nursaadah 


Bagikan :